Ketimpangan Penguasaan Hutan Jadi Akar Masalah

Masalah bencana ekologis juga berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan kawasan hutan. Head of Peusangan Elephant Conservation Initiative WWF Indonesia, Robi Royana, memaparkan bahwa dari sekitar 120,4 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, mayoritas masih dikuasai negara dan swasta.

“Sekitar 65 persen dikelola pemerintah, 25 persen oleh swasta, sementara masyarakat hanya mengelola sekitar 4 koma sekian persen,” ungkap Robi.

Ia menilai ketimpangan ini menjadi salah satu penyebab utama bencana lingkungan.

Tata guna lahan yang tidak berpihak pada masyarakat membuat wilayah hulu kehilangan fungsi ekologisnya, sehingga risiko banjir dan longsor semakin tinggi.

Robi juga menyoroti bahwa selama ini peralihan pengelolaan lahan dari korporasi ke masyarakat tidak pernah dirancang secara sistematis.

“Yang terjadi justru by accident, karena konflik, protes, atau tekanan sosial,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong revisi Undang-Undang Kehutanan.

Menurutnya, pengelolaan kawasan hulu seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, sementara pihak swasta berperan di hilir dalam pengolahan hasil.

Paradigma Pembangunan Dinilai Lemah

Ketimpangan pengelolaan hutan tersebut dinilai tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan nasional.

Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative, Mas Achmad Santosa, menyebut konsep keberlanjutan yang dianut Indonesia masih bersifat dangkal.