ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menyiapkan dua kantong parkir baru di kawasan pusat kota.

Langkah ini ditujukan untuk menekan kemacetan dan meningkatkan keteraturan parkir kendaraan yang selama ini sering menimbulkan gangguan arus lalu lintas.

Dua Lokasi Strategis Disiapkan untuk Parkir Baru

Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurahman, menjelaskan bahwa dua lokasi strategis telah dipilih untuk dijadikan area parkir resmi.

Lokasi pertama berada di Citra City, sementara lokasi kedua berada di sekitar Seng Merah, dekat restoran Mie Gacoan.

“Rencana kami dua lokasi. Salah satunya di Citra City, yang sudah siap secara teknis,” ujar Fadli, Rabu (5/11/2025).

Saat ini, Dishub sedang berkoordinasi dengan pemilik lahan untuk proses pemanfaatan area tersebut sebagai kantong parkir resmi.

Surat permohonan kerja sama telah dikirim dua minggu lalu, dan pertemuan tatap muka dengan pihak pengelola dijadwalkan dalam waktu dekat.

Jika disetujui, dua area ini diperkirakan menambah kapasitas lebih dari 300 Satuan Ruang Parkir (SRP), yang diharapkan dapat mengurangi parkir liar di bahu jalan dan menekan kemacetan di pusat kota Balikpapan.

Ruang Ekonomi untuk UMKM dan Skema Parkir Modern

Fadli menambahkan, pemilik lahan berharap area parkir juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang ekonomi bagi pelaku UMKM baru di sekitar lokasi.

“Ada keinginan dari pemilik lahan agar area parkir juga menjadi ruang ekonomi baru bagi UMKM,” ungkapnya.

Dishub mempertimbangkan hal tersebut dalam proses pembahasan bersama pihak pemilik lahan dan pengelola dari Jakarta.

Namun, pada tahap awal, tidak akan ada transaksi atau sewa-menyewa karena kerja sama bersifat sementara dan berbasis sosial, fokus pada pemenuhan kebutuhan parkir masyarakat.

Dalam jangka panjang, Dishub Balikpapan menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengelolaan parkir modern.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan sistem parkir yang efisien, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. (adv)