ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengklarifikasi soal polemik anggaran renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur yang sempat ramai disebut-sebut mencapai Rp25 miliar.

Melalui Biro Umum Sekretariat Daerah, angka Rp25 miliar itu ditegaskan bukan khusus untuk renovasi rumah gubernur, melainkan akumulasi puluhan paket belanja lintas fasilitas pemerintahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa total Rp25 miliar tersebut berasal dari 57 paket belanja yang tersebar dalam anggaran murni dan perubahan.

Paket itu mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, hingga fasilitas kantor pemerintahan lainnya.

“Rp25 miliar itu terdiri dari 57 paket belanja. Salah satunya memang rehabilitasi Rujab Gubernur, tapi bukan itu saja,” ujar Astri dalam konferensi pers di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Selasa (5/5/2026).

Rincian Anggaran: Rujab Gubernur Hanya Rp3 Miliar

Ia merinci, dari total tersebut, porsi untuk rehabilitasi dan pemeliharaan Rujab Gubernur hanya sebesar Rp3 miliar.

Sementara sisanya tersebar untuk berbagai kebutuhan lain, seperti belanja modal alat rumah tangga gubernur, pengadaan alat kesehatan olahraga, hingga rehabilitasi ruang kerja dan rumah jabatan Wakil Gubernur Kaltim.

Astri juga mengatakan anggaran rehabilitasi Rujab Gubernur sebenarnya bukan program baru.

Kebutuhan itu sudah dianggarkan sejak 2024, lalu mengalami pergeseran ke tahun anggaran 2025.

Kata dia, pada 2024, Pemprov Kaltim mengalokasikan sekitar Rp19 miliar untuk berbagai kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi aset.

Rinciannya meliputi pemeliharaan Rujab Gubernur sekitar Rp179 juta, pemeliharaan Rujab Wakil Gubernur Rp1,1 miliar, serta rehabilitasi gedung, sarana, dan prasarana di lingkungan pemerintah provinsi.

“Jadi untuk tahun 2025 ini, dari total Rp25 miliar, yang khusus rehabilitasi dan pemeliharaan Rujab Gubernur itu Rp3 miliar,” katanya.

Alasan Rehabilitasi: Kondisi Bangunan Dinilai Memprihatinkan

Intensitas Penggunaan Tinggi Picu Kerusakan

Lebih jauh, Biro Umum menilai rehabilitasi Rujab Gubernur bukan tanpa alasan

Kondisi bangunan disebut sudah cukup memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan menyeluruh, terutama setelah mulai difungsikan secara intens.

Menurut Astri, pada periode sebelumnya, rumah jabatan gubernur tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pemerintahan.

Kondisi itu berubah di masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud, di mana rujab digunakan hampir setiap hari untuk berbagai agenda resmi.

“Sekarang dipakai full, dari Senin sampai Minggu, bahkan sampai malam. Dulu tidak seperti itu,” jelasnya.

Tingginya intensitas penggunaan itu, kata dia, ikut mempercepat kerusakan di sejumlah bagian bangunan.

Kebocoran hingga Banjir di Lantai Dua Rujab

Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain kebocoran atap, instalasi listrik yang bermasalah, hingga sistem air yang tidak berfungsi normal.

Dalam rincian teknis, anggaran Rp3 miliar tersebut digunakan untuk memperbaiki kebocoran atap, pembenahan instalasi listrik, perbaikan pipa air yang tidak mengalir, serta penggantian pompa air yang sudah dalam kondisi rusak.

Astri bahkan mengungkapkan kondisi ekstrem yang sempat terjadi pada 2025 lalu, saat hujan deras melanda Samarinda.

Saat itu, bagian lantai dua rumah jabatan dilaporkan sempat terendam air akibat kebocoran yang parah.

“Pernah di 2025, waktu hujan ekstrem sampai banjir di mana-mana, kondisi paling parah itu lantai dua Rujab Gubernur terendam air. Pendopo Odah Etam juga bocor karena ada bagian yang bolong,” ungkapnya.

(wan)