"Jangan arogansi di sini. Anda makan di Kalimantan Timur, hargai kami. Saya menelepon berkali-kali, tidak dijawab. Apa maksudnya?" semprot Sabaruddin lagi di hadapan peserta rapat.

Sudah dua bulan kejadian berlangsung, belum ada langkah konkret dari pihak perusahaan. 

Padahal sebelumnya mereka sudah menyatakan bersedia mengganti rugi dan memperbaiki jembatan. 

Namun hingga kini, janji itu belum juga diwujudkan.

Dalam rapat itu, pihak Komisi II menyatakan telah menyepakati bahwa proses eksekusi tinggal menunggu kepastian realisasi. 

DPRD, Balai Jalan Nasional, hingga Dinas PUPR telah sepakat pada prinsip tanggung jawab perusahaan.

Namun nilai kerugian yang harus dibayar masih terus dikaji ulang.

"Kita butuh konsultan independen untuk memastikan nilai kerusakan. Kalau si penabrak sanggup mengerjakan di bawah Rp35 miliar tapi dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan. Tapi jangan main spek murahan," jelas Sabaruddin.

Ia menambahkan, proyek perbaikan itu harus diawasi ketat oleh Balai Jalan dan Dinas PUPR. 

Tidak boleh ada permainan kualitas, dan proses pengadaan atau kontraktor harus transparan, siapa pun pelaksananya.