“Ada yang Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta per kepala dalam satu waktu,” ujar Sudirman.

"Kemudian angka nominalnya kurang lebih Rp 500 juta itu muncul," tambahnya.

Kini pihaknya pun masih menunggu langkah dari pemerintah, dalam hal ini diwakili Disnaker Samarinda untuk bisa menjadi titik tengah menyelesaikan masalah ini.

"Kegiatan ini masih sama seperti dengan laporan pertama sebelumnya hanya nominalnya yang berubah semoga bisa segera di proses," ucapnya.

Diketahui, persoalan berawal dari tunggakan pekerja yang diklaim belum dibayarkan ini, awalnya bermula dari laporan 3 orang yang mengaku belum mendapatkan hak mereka.

Di tengah proses laporan itu, kemudian muncul lagi puluhan pekerja ditambah dari mandor yang ternyata juga mengaku mengalami masalah yang sama, yakni hak-hak mereka belum dipenuhi oleh perusahaan.

Hingga saat ini, pihak dari perusahaan kontraktor masih sulit diakses oleh pihak Disnaker Samarinda, pihak pekerja ataupun mandor serta TRC PPA Kaltim. (dil)