ARUSBAWAH.CO - Pentingnya kesadaran politik di kalangan masyarakat kembali ditegaskan Anggota DPRD Kaltim, Didik Agung Eko Wahono, saat menyapa langsung warga Desa Bangun Rejo dalam agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-VI, Sabtu (19/07/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini, tema besar yang diangkat adalah Hak dan Kewajiban Warga Negara sebagai fondasi kehidupan demokratis yang inklusif dan berkeadaban.
Demokrasi Tak Cukup dengan Memilih, Warga Harus Aktif Berkontribusi
Menurut Didik Agung, demokrasi tidak bisa dijalankan hanya dengan menggunakan hak pilih lima tahunan.
Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam menjaga stabilitas dan kualitas sistem politik yang sedang berjalan.
“Partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti di bilik suara. Warga punya peran penting dalam merawat keadilan, ketertiban, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bernegara,” ujar Didik.
Ia juga mengingatkan bahwa pemahaman seimbang antara hak dan kewajiban akan menciptakan masyarakat yang tidak hanya menuntut, tapi juga siap menjalankan peran dalam pembangunan bangsa.
Warga Diminta Hargai Hukum dan Jaga Keberagaman
Dalam kesempatan itu, Didik mengutip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Pasal 26 UUD 1945 sebagai dasar legal tentang siapa yang diakui sebagai warga negara Indonesia, sekaligus hak dan tanggung jawab yang melekat di dalamnya.
“Kita punya hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Tapi jangan lupa, kita juga wajib menjaga persatuan, menaati hukum, dan menghormati hak orang lain,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia adalah kekuatan yang harus dijaga melalui sikap toleransi dan saling menghormati.
Literasi Politik Masih Jadi Tantangan Serius
Salah satu narasumber, Sutardi, menyampaikan bahwa literasi politik yang rendah menjadi tantangan utama dalam upaya memperkuat demokrasi di daerah.
Menurutnya, banyak warga yang hanya terlibat aktif saat pemilu, namun minim partisipasi dalam pengawasan kebijakan dan jalannya pemerintahan.
“Demokrasi sejati bukan soal memilih, tapi soal mengawasi, mengkritisi, dan terlibat dalam dialog kebijakan publik,” ujar Sutardi.
Ia menyarankan agar program sosialisasi seperti ini terus digalakkan secara berkala, terutama kepada generasi muda yang menjadi tulang punggung demokrasi di masa depan.
Harapan: Demokrasi Daerah yang Partisipatif dan Transparan
Melalui forum ini, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap posisi dan perannya dalam sistem demokrasi.
Narasumber lainnya, Muhammad Miftah, menekankan pentingnya membangun hubungan timbal balik antara warga dan pemerintah.
“Ketika masyarakat tahu hak dan kewajibannya, dan pemerintah mampu menjalankan fungsi secara transparan, maka demokrasi bisa tumbuh dari akar rumput, bukan hanya dari atas,” katanya.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal, sekaligus membentuk masyarakat yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. (adv)
