ARUSBAWAH.CO -  Suasana Balai Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, pada Sabtu (15/11/2025) terasa lebih hangat dari biasanya.

Warga, tokoh masyarakat, hingga anak muda duduk bersisian, mengikuti jalannya Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) yang digelar Anggota DPRD Kaltim, Didik Agung Eko Wahono.

Kegiatan ini mengangkat Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebuah regulasi yang sejak tahun lalu mulai digenjot implementasinya di sekolah, komunitas, hingga institusi pemerintahan daerah.

Di hadapan peserta, Didik Agung menekankan bahwa Perda ini bukan hanya soal aturan, tetapi soal mewariskan karakter bangsa di tengah perubahan zaman.

“Kita hidup di era serba cepat. Informasi datang tanpa filter. Karena itu, karakter Pancasila bukan hanya diajarkan—tapi harus dihidupkan dalam keseharian,” ujarnya.

Dua narasumber, Muhammad Matrosit dan Beni Sianturi, ikut memperkuat diskusi.

Keduanya mengurai bagaimana Perda ini menempatkan warga sebagai bagian penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Sasaran yang Luas, Bukan Hanya Sekolah

Perda 9/2023 memuat cakupan sasaran yang cukup luas. Tidak hanya siswa dan mahasiswa, tetapi juga:

• organisasi politik,
• organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba,
• aparatur sipil negara,
• guru dan tenaga pendidik,
• serta tokoh agama, adat, dan masyarakat.

“Artinya seluruh lapisan sosial punya peran. Pendidikan Pancasila bukan eksklusif di sekolah. Ia hidup dari kampung-kampung seperti Manunggal Jaya,” kata Matrosit.

Tiga Jalur Pendidikan: Formal, Nonformal, dan Informal

Peserta juga mendapat penjelasan bahwa pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dijalankan melalui tiga jalur:

• Pendidikan formal, lewat intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler maupun non-kurikuler.
• Pendidikan nonformal, seperti pelatihan, kegiatan budaya, seminar, lokakarya, hingga peringatan Hari Lahir Pancasila.
• Pendidikan informal, yang tumbuh dari keluarga dan lingkungan berbasis budaya.

Bentuk informal inilah yang dinilai Beni Sianturi paling dekat dengan kehidupan warga desa.

“Anak belajar bukan hanya dari buku. Ia belajar dari bagaimana orang tuanya menyapa tetangga, dari bagaimana desa menjaga tradisi,” tuturnya.

Harapan dari Warga dan Legislator

Sosperda ini ditutup dengan sesi tanya jawab. Beberapa warga meminta agar kegiatan semacam ini lebih sering digelar dan melibatkan kelompok pemuda serta forum warga.

Didik Agung sendiri berharap Perda ini benar-benar dirasakan manfaatnya.

“Tidak cukup hanya disosialisasikan. Kita ingin nilai-nilai itu kembali jadi napas keseharian warga Kaltim,” tegasnya.

Dengan pendekatan yang lebih membumi—melalui budaya, keluarga, dan ruang sosial warga—Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan benar-benar hidup, bukan sekadar tertulis di lembaran daerah. (adv)