Bahkan lebih tegas lagi:

“Kalau dia enggak taruh uangnya di luar, taruh di sini, kan cadangan devisanya kenceng tuh. Rupiah akan stabil.”

Pernyataan ini membongkar apa yang selama ini disembunyikan di balik jargon “iklim usaha”. 

Bahwa selama bertahun-tahun, praktik yang terjadi sangat sederhana: keuntungan diprivatisasi, kerugiannya dinasionalisasi.

Dolar hasil ekspor disimpan di luar negeri, negara dipaksa menguras cadangan devisa untuk menahan rupiah, rakyat menanggung inflasi.

Lalu ketika negara meminta devisa itu pulang, tiba-tiba negara dituduh represif. Ironis.

Di titik ini, penting ditegaskan bahwa Indonesia bukan melakukan eksperimen liar. Justru selama ini Indonesia lah yang terlalu longgar dibanding negara-negara yang ekonominya jauh lebih kuat.

Lihat Tiongkok. Semua devisa hasil ekspor wajib masuk sistem perbankan domestik, konversi dikendalikan negara, arus keluar modal diawasi. Hasilnya, cadangan devisa terbesar di dunia.

Lihat India. Eksportir wajib repatriasi 100 persen hasil ekspor dalam jangka tertentu, tetap dalam pengawasan bank sentral India.

Lihat Malaysia. Devisa wajib pulang, sebagian dikonversi, pelanggaran ditindak tegas oleh Bank Negara Malaysia.

Lihat Rusia. Setelah sanksi, eksportir tambang dan energi diwajibkan memulangkan dan mengonversi 80–100 persen devisa untuk menjaga rubel tetap tegak.

Semua negara ini memiliki satu prinsip sama: devisa adalah instrumen kedaulatan, bukan mainan segelintir elite ekonomi.