ARUSBAWAH.CO -  Kegaduhan mengenai kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) kembali memperlihatkan wajah asli persoalan ekonomi Indonesia: negara terlalu lama membiarkan dirinya dilemahkan oleh kepentingan modal yang tidak bernegara.

Ketika sebagian eksportir—terutama di sektor sawit—mulai berteriak, yang sebenarnya mereka tangisi bukan soal efisiensi atau likuiditas usaha, tetapi berakhirnya kenyamanan lama dalam memainkan celah sistem.

Kita tahu paradoks itu.

Ekspor tinggi, neraca dagang surplus bertahun-tahun, namun cadangan devisa stagnan dan rupiah tetap ringkih.

Ini bukan keanehan statistik. Ini hasil langsung dari ideologi liberalisme yang membiarkan devisa hasil kerja rakyat Indonesia mengalir dan mengendap di luar negeri, sementara negara dipaksa menanggung semua risikonya.

Kebijakan DHE adalah momen ketika negara akhirnya berhenti pura-pura tidak melihat.

Presiden Prabowo Subianto sejak lama sudah menyampaikan garis besar ini tanpa basa-basi:

“Kekayaan Indonesia terlalu lama tidak tinggal di Indonesia.”

Ia juga menegaskan, “Tidak boleh ada pengusaha besar yang kaya raya, sementara negaranya lemah.”

DHE adalah implementasi politik dari pernyataan itu. Bukan retorika, bukan kosmetik, tapi koreksi struktural.

Nada keras yang sama disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dengan blak-blakan berkata:

“Kenapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kita lakukan ini untuk menutup kebocoran. Biar saja protes, kan peraturan kita yang bikin.”