ARUSBAWAH.CO - Menyikapi rencana keikutsertaan tim Israel dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia yang dijadwalkan berlangsung di Senayan, Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025, organisasi Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi Kalimantan Timur (BORNEO Kaltim) menyatakan sikap tegas menolak kehadiran tim tersebut di Indonesia.

Penolakan itu disampaikan melalui surat resmi kepada Kapolres Kota Samarinda, sekaligus pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Jumat, 10 Oktober 2025, pukul 13.00 WITA di depan Masjid Islamic Center Samarinda.

Aksi ini rencananya diikuti sekitar 250 peserta dengan membawa spanduk, pengeras suara, dan mobil pikap.

Dalam suratnya, BORNEO Kaltim menegaskan bahwa penolakan terhadap Israel berakar pada konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

“Zionis Israel merupakan satu-satunya penjajah yang tersisa di muka bumi dan telah dikategorikan sebagai crime against humanity oleh PBB. Kehadirannya di Indonesia berpotensi memicu polarisasi dan merusak persatuan bangsa,” tulis pernyataan sikap BORNEO Kaltim.

Selain menolak partisipasi tim Israel, BORNEO Kaltim juga menyerukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, kecaman terhadap agresi militer Israel, dan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menolak kedatangan atlet Israel.

Respon Anggota DPRD Kaltim

Menanggapi aksi tersebut, Husni Fachruddin, anggota DPRD Kalimantan Timur, menyatakan memahami dan menghormati aspirasi masyarakat. Menurutnya, penolakan terhadap partisipasi Israel merupakan bentuk kepedulian rakyat terhadap kemanusiaan dan amanat konstitusi bangsa.

“Sikap masyarakat Kaltim adalah refleksi dari semangat anti-penjajahan yang menjadi dasar berdirinya bangsa ini. Saya yakin, Presiden Prabowo Subianto akan mengambil keputusan yang bijak,” ujar Husni di Samarinda, Kamis (9/10/2025).

Ia menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan sensitivitas publik terhadap isu Palestina–Israel agar kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

“Kita semua ingin Indonesia tetap konsisten membela kemerdekaan Palestina, seperti amanat pendiri bangsa,” lanjutnya.

Husni juga mengimbau agar aksi solidaritas yang akan digelar masyarakat berlangsung damai dan tertib.

“Aspirasi boleh disampaikan dengan lantang, tapi tetap dalam koridor hukum dan keamanan. Kita semua sepakat, kemerdekaan Palestina adalah cita-cita kemanusiaan,” tegasnya.

Penolakan Muncul dari MUI hingga Pemprov DKI Jakarta

Sebelumnya, sikap penolakan sudah disampaikan oleh sejumlah tokoh dan lembaga nasional. Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menegaskan pentingnya menolak kehadiran atlet Israel sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina.

“Sebaiknya ditolak karena sesuai amanat konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan,” ujar Amirsyah, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (7/10).

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim juga menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga konsistensi posisi ini perlu dijaga.

“Komitmen ini jangan diganggu oleh siapapun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik,” katanya.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut kehadiran atlet Israel akan melukai hati masyarakat Indonesia.

“Bagaimana kita bisa menerima kehadiran atlet resmi dari negara yang tak punya hubungan diplomatik dengan kita, sementara Indonesia dikenal menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan mengizinkan atlet Israel datang ke Jakarta, dan meminta agar visa mereka tidak diterbitkan.

“Enggak ada manfaatnya mengundang atlet Israel di kondisi seperti ini. Itu pasti akan memantik kemarahan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa penyelenggaraan kejuaraan berada di bawah tanggung jawab Federasi Gimnastik Indonesia (Persani).

Hingga kini, belum ada permintaan resmi terkait izin atau rekomendasi kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

“Kami masih memonitor. Soal visa, itu kewenangan Imigrasi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/10).

Aksi penolakan terhadap tim Israel terus meluas, dari Samarinda hingga tingkat nasional.

Masyarakat dan sejumlah tokoh publik berharap pemerintah Indonesia tetap konsisten dengan amanat konstitusi — menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina sebagai cita-cita kemanusiaan. (sobizz goes public)

Konten ini merupakan bagian dari program Go Publik Pemberitaan, sebuah inisiatif kolaboratif antara Arusbawah.co, Megapolitik.com, Hvsmedia.id, dan Avnmedia.id. Program ini ditujukan untuk membuka akses informasi seluas-luasnya, mendorong transparansi, serta memperkuat komunikasi publik antara media, masyarakat, dan pemangku kepentingan.