Hal itu terlihat dari spanduk bertuliskan “Golkar Kaltim Pembela Rakyat atau Partai Pengkhianat Rakyat” yang dipasang di mobil komando massa aksi.

Selain menyoroti isu hak angket, massa juga menyampaikan kritik terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang disebut melibatkan keluarga Mas’ud.

Dalam aksi tersebut, massa juga sempat melakukan pembakaran ban di depan Kantor Gubernur Kaltim sebagai bentuk protes.

Sementara itu, aparat kepolisian dan Satpol PP tampak berjaga di sekitar Kantor Gubernur Kaltim untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.

Akibat aksi tersebut, ruas Jalan Gajah Mada sempat dialihkan sementara untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

Sekitar pukul 17.00 WITA, sebanyak 30 perwakilan massa aksi diterima untuk berdialog di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim. Pertemuan itu dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menyampaikan dua tuntutan utama dalam pertemuan tersebut.

“Kami meminta kepada Bapak Gubernur Kaltim untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Kaltim," kata Erly.