ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyayangkan munculnya pemberitaan yang menyebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim diduga “membobol APBD” dalam pengelolaan anggaran Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Dasmiah, menilai penggunaan istilah tersebut terlalu jauh apabila belum didukung data yang lengkap dan konfirmasi dari pihak terkait.

Menurutnya, pemberitaan mengenai penggunaan anggaran publik harus dibangun berdasarkan data yang akurat serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang diberitakan.

“Kalau datanya belum lengkap, jangan langsung ditulis membobol. Kalau memang membutuhkan data atau penjelasan, kami terbuka untuk memberikan informasi agar pemberitaan menjadi lebih objektif,” ujar Dasmiah dalam keterangannya diterima redaksi pada Senin (15/06/2026) siang. 

Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi, namun penyampaian informasi kepada masyarakat harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Pemerintah tentu terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar berdasarkan fakta, karena satu pemberitaan bisa membentuk persepsi masyarakat,” katanya.

Menurut Dasmiah, komunikasi antara pemerintah dan media sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, tidak hanya berdasarkan dugaan atau potongan informasi.

“Kalau ada hal yang ingin diklarifikasi, kami siap membuka data dan menjelaskan sesuai fakta. Tujuannya bukan untuk membantah kritik, tetapi agar masyarakat mendapatkan gambaran yang sebenarnya,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan, apabila pihak terkait sulit dihubungi melalui saluran komunikasi, maka langkah yang dapat dilakukan adalah mendatangi langsung pihak yang memiliki kewenangan untuk memperoleh penjelasan.

“Yang paling penting adalah semangat kita bersama untuk menjaga transparansi. Pemerintah, media, dan masyarakat memiliki peran yang sama dalam memastikan informasi yang beredar tetap berimbang,” pungkas Dasmiah.

LPTQ Memiliki Peran Seperti KONI di Bidang Pembinaan Prestasi

Dasmiah menjelaskan, LPTQ memiliki fungsi yang hampir sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), namun berada dalam bidang yang berbeda.

Jika KONI bertugas melakukan pembinaan atlet untuk ajang olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), maka LPTQ memiliki tanggung jawab membina para qori dan qoriah untuk mengikuti ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional.

“LPTQ itu seperti KONI, hanya bidangnya berbeda. Kalau KONI membina atlet, LPTQ membina qori dan qoriah untuk membawa nama daerah dalam MTQ maupun STQH (Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis) nasional,” jelasnya.

Prestasi LPTQ Kaltim Meningkat dalam Dua Ajang Nasional

Dasmiah menegaskan, keberadaan LPTQ Kaltim selama ini memberikan dampak terhadap prestasi daerah di tingkat nasional.

Pada MTQ Nasional 2024 yang digelar di Kalimantan Timur, Kaltim berhasil mencatat sejarah dengan meraih juara umum setelah hampir 48 tahun belum pernah mencapai posisi tersebut.

Ia menyebut, dari 58 peserta yang mengikuti 13 cabang lomba, mayoritas kafilah Kaltim berhasil meraih prestasi.

“Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Setelah 48 tahun, baru pada 2024 kita kembali menjadi juara umum,” katanya.

Di sisi MTQ Nasional di Kaltim itu, Dasmiah juga sampaikan efek perekonomian turut berputar dengan hadirnya kontingen-kontingen dari luar Kaltim yang datang ke Bumi Etam dalam pelaksanaan MTQ. 

"Saat itu, hotel, UMKM hingga pariwisata juga ikut terdampak dari hadirnya kontingen-kontingen luar Kaltim yang datang ke acara MTQ," jelasnya. 

Tidak hanya MTQ Nasional, Kaltim juga berhasil menjadi juara umum Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional 2025.

Prestasi tersebut menjadi yang pertama setelah 28 tahun penyelenggaraan STQH.

Anggaran Juga Turut Dibeberkan

Terkait anggaran, Dasmiah menjelaskan bahwa penggunaan dana LPTQ tidak terlepas dari agenda besar yang diemban Kaltim sebagai tuan rumah MTQ Nasional 2024.

Pada tahun tersebut, anggaran LPTQ mencapai sekitar Rp124 miliar karena Kaltim menjadi tuan rumah kegiatan nasional yang melibatkan 34 provinsi.

Sementara pada 2025, anggaran berada di angka sekitar Rp50 miliar, termasuk untuk mendukung keikutsertaan kafilah Kaltim dalam STQH Nasional di Kendari hingga berhasil meraih juara umum.

Pengurus LPTQ Melekat dengan Jabatan Pemerintahan

Dasmiah juga menjelaskan mengenai keterlibatan pejabat pemerintah dalam struktur kepengurusan LPTQ.

Menurutnya, posisi dalam kepengurusan LPTQ merupakan bagian dari jabatan kelembagaan pemerintah, sehingga pejabat tertentu secara otomatis masuk dalam struktur organisasi.

Ia mencontohkan, di tingkat nasional Ketua LPTQ dijabat oleh Direktur Jenderal di lingkungan pemerintah pusat, sedangkan sekretarisnya berasal dari pejabat Kementerian Agama.

“Kalau saya tidak lagi menjabat sebagai Kepala Biro Kesra, maka secara otomatis tidak lagi menjadi pengurus LPTQ. Karena jabatan itu melekat dengan tugas pemerintahan,” ujarnya.

Sementara posisi Ketua LPTQ Kaltim sebelumnya pernah dijabat oleh Wakil Gubernur.

Namun setelah pergantian kepengurusan pada 2024 di masa Penjabat Gubernur, posisi tersebut kemudian dijabat Sekretaris Daerah Kaltim.

Penganggaran LPTQ Telah Diperiksa BPK

Lebih lanjut, Dasmiah memastikan pengelolaan anggaran LPTQ telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tahun 2024 dan 2025 telah dilakukan, dan hasilnya tidak menemukan adanya temuan.

“Alhamdulillah, anggaran LPTQ sudah diperiksa BPK untuk tahun 2024 dan 2025, dan tidak ada temuan,” pungkasnya.

Ia berharap pemberitaan mengenai penggunaan anggaran pemerintah dapat dilakukan secara berimbang dengan mengedepankan data, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh. (red)