ARUSBAWAH.CO -  Wacana pendidikan sebagai fondasi pembangunan kembali mengemuka dalam Dialog Publik HUT ke-4 Arusbawah.co bertajuk “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol: Pendidikan Supaya Baik Jalannya”.

Di forum itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan—termasuk program unggulan GratisPol—harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar rutinitas belanja daerah.

GratisPol, Langkah Progresif yang Punya Konsekuensi Berat

Darlis mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang merilis GratisPol pada April 2025, yaitu program pembebasan UKT bagi mahasiswa asal Kaltim di tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Dari alokasi awal Rp206 miliar, hingga November 2025 program ini sudah terserap Rp44,153 miliar untuk 32.853 mahasiswa.

Pemerintah provinsi bahkan menyiapkan Rp 1,4 triliun hingga Rp 2 triliun untuk menjamin keberlanjutan GratisPol pada 2026.

Namun, ia tidak menampik beban fiskal yang dihasilkan.

“Mohon maaf Pak Wagub, memang membebani APBD,” ujar Darlis saat menyampaikan pandangannya di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, langkah progresif pemerintah harus tetap diimbangi kesadaran bahwa kebijakan sebesar ini membawa konsekuensi anggaran yang tidak kecil.

Pendidikan Itu Investasi, Bukan Pengeluaran

Di tengah sorotan mengenai besarnya biaya, Darlis mengingatkan bahwa pendidikan memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait:

• Fungsi ekonomi,
• Fungsi sosial-non-ekonomi,
• Fungsi pembentukan karakter.

Daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi, lanjutnya, umumnya memiliki tingkat toleransi yang lebih baik, stabilitas sosial lebih kuat, dan masyarakat yang lebih produktif secara ekonomi.

“Kalau kita biayai pendidikan maka hasilnya akan jauh lebih besar. Pendidikan itu bukan urusan spending, tapi urusan investasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa GratisPol memang menghapus UKT, namun tidak otomatis menjawab seluruh persoalan akses pendidikan di lapangan.

“Jangan sampai program besar ini mengorbankan faktor-faktor lainnya,” ucapnya mengingatkan.

Lima Fondasi Kualitas Pendidikan Kaltim

Menurut Darlis, keberhasilan pendidikan tidak bisa bergantung pada pembiayaan semata. Ada lima faktor fundamental yang harus bergerak serentak:

• pembiayaan,
• kurikulum,
• sarana dan prasarana,
• kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidik,
• aksesibilitas.

Kelima faktor ini, kata dia, harus menjadi satu paket agar kualitas pendidikan Kaltim benar-benar meningkat.

PR Besar: SDM Lokal Masih Kalah Bersaing

Darlis juga menyoroti tantangan besar lain: kualitas SDM lokal yang masih jauh dari ideal.

Pertumbuhan penduduk Kaltim yang banyak didorong migrasi, hingga dominasi tenaga kerja dari luar daerah—terutama dalam industri sumber daya alam dan di kawasan IKN—menjadi alarm serius.

“Tenaga lokal kalah dengan pendatang, termasuk di IKN. Kami sudah kumpulkan para kepala desa di ring 1, dan keluhannya sama: warga mereka paling banter diterima jadi satpam,” tutupnya.

Dengan demikian, menurut Darlis, GratisPol bukan sekadar kebijakan populer, tetapi titik awal yang harus diperkuat agar pendidikan benar-benar menjadi investasi strategis bagi masa depan Kalimantan Timur. (adv)