“BPJS mengapresiasi langkah Pemkab Tanah Laut yang aktif memperkuat regulasi dan kebijakan pelindungan pekerja,” katanya.

Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, dalam sambutan resminya menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh pekerja—baik formal maupun informal—memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia mengingatkan bahwa risiko kerja dapat terjadi kapan saja, sehingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kebutuhan dasar bagi pekerja dan keluarga.

Bupati juga meminta jajaran kecamatan serta pemerintah desa mempercepat pendataan pekerja rentan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemkab Tanah Laut berharap FGD ini menghasilkan langkah konkret dan sinergi kuat antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pelaku usaha untuk mewujudkan pelindungan ketenagakerjaan yang lebih menyeluruh di daerah. (jas)