ARUSBAWAH.CO -  Di bawah langit sore yang teduh, warga Desa Puan Cepak tampak berkumpul di balai pertemuan umum desa. 

Bukan untuk rapat pembangunan jalan atau urusan bantuan sosial, tapi untuk sesuatu yang lebih mendasar: berbicara tentang masa depan demokrasi di daerah mereka sendiri.

Kegiatan bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-10, yang digagas oleh anggota DPRD Kaltim Didik Agung Eko Wahono, membawa suasana berbeda.

Tema yang diangkat kali ini, “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya”, terasa hangat dan relevan menjelang tahun-tahun politik baru menuju Pilkada serentak 2029.

Di tengah suara jangkrik dan kipas angin yang berputar pelan, dua narasumber — Beny Sianturi dan Picked Nur Ikan Reviono — berdiri di depan peserta.

Mereka tak berbicara dengan bahasa teori, tapi dengan bahasa keseharian: tentang uang, pilihan, dan tanggung jawab.

“Kalau Pemilu Masih Soal Uang, Kapan Kita Punya Pemimpin Baik?”

Suara Beny Sianturi terdengar lantang. Ia tak berputar-putar soal masalah klasik: politik uang.

“Selama masyarakat masih melihat pemilu sebagai ajang transaksi, sulit lahir pemimpin yang jujur dan berintegritas,” ujarnya disambut anggukan dari beberapa warga.