ARUSBAWAH.CO -  Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan alokasi pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2026 mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi. 

Kondisi tersebut membuat bantuan yang sebelumnya difokuskan pada penyediaan mebeler pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama seperti tahun sebelumnya.

Ekti menjelaskan, pada APBD Perubahan 2025, dirinya mengarahkan pokir untuk mendukung sarana pendidikan tingkat menengah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Bantuan yang disalurkan berupa mebeler berupa meja dan kursi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Di 2025 perubahan, kita bergerak di mebeler pendidikan. Kalau provinsi kan wilayahnya SMA sama SLTA. Yang diberikan itu mebeler, meja sama kursi untuk belajar,” ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (28/3/2026).

Ia menegaskan, distribusi bantuan tersebut tidak hanya difokuskan pada daerah pemilihannya, Kutai Barat dan Mahakam Ulu, tetapi juga mencakup sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

“Bukan cuma Kubar–Mahulu. Kemarin kita di Kaltim, sekitar 10 kabupaten/kota,” kata politikus Gerindra ini.

Memasuki tahun anggaran 2026, Ekti mengakui kebijakan efisiensi berdampak langsung pada besaran pagu pokir yang dapat dialokasikan.

Akibatnya, bantuan yang diberikan tidak bisa sebesar tahun sebelumnya dan harus dibagi untuk kebutuhan lain.

“Ya, pasti berkurang karena efisiensi. Jadi pagunya tidak bisa besar lagi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat alokasi pokir tahun ini harus diprioritaskan ulang. Sebagian bantuan pun mulai diarahkan ke sejumlah kebutuhan lain, salah satunya dukungan bagi beberapa tempat ibadah.

Namun demikian, peluang bantuan untuk sektor pendidikan tetap terbuka, bergantung pada dinamika pembahasan anggaran, khususnya pada perubahan anggaran mendatang.

“Di 2026 ini ada beberapa tempat ibadah yang kita bantu. Tentu juga kita lihat nanti dalam proses perubahan lagi, mana yang bisa kita bantu untuk pendidikan, kesehatan ataupun pertanian,” jelasnya.

Menurutnya, penyesuaian tersebut dilakukan agar bantuan pokir tetap menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas, meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Ia memastikan prioritas akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan di daerah, termasuk sektor pendidikan yang sebelumnya menjadi fokus utama.

“Efisiensi tentu membuat pagu anggaran tidak bisa besar lagi, jadi kita bagi ke beberapa sektor yang juga dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (sobizz/raf)