“Bukan cuma Kubar–Mahulu. Kemarin kita di Kaltim, sekitar 10 kabupaten/kota,” kata politikus Gerindra ini.

Memasuki tahun anggaran 2026, Ekti mengakui kebijakan efisiensi berdampak langsung pada besaran pagu pokir yang dapat dialokasikan.

Akibatnya, bantuan yang diberikan tidak bisa sebesar tahun sebelumnya dan harus dibagi untuk kebutuhan lain.

“Ya, pasti berkurang karena efisiensi. Jadi pagunya tidak bisa besar lagi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat alokasi pokir tahun ini harus diprioritaskan ulang. Sebagian bantuan pun mulai diarahkan ke sejumlah kebutuhan lain, salah satunya dukungan bagi beberapa tempat ibadah.

Namun demikian, peluang bantuan untuk sektor pendidikan tetap terbuka, bergantung pada dinamika pembahasan anggaran, khususnya pada perubahan anggaran mendatang.