ARUSBAWAH.CO - Pemerintah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. 

Dalam lampiran undang-undang tersebut tercantum rincian anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi, fungsi, dan program yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2026. 

Berdasarkan rincian anggaran per organisasi, sejumlah kementerian dan lembaga memperoleh alokasi dana mencapai ratusan triliun rupiah. 

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing instansi. 

Badan Gizi Nasional 

Posisi pertama ditempati oleh Badan Gizi Nasional dengan alokasi anggaran mencapai Rp255,58 triliun. 

Anggaran tersebut menjadikan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga dengan pagu terbesar di antara seluruh kementerian dan lembaga pada tahun 2026. 

Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk menjalankan Program Pemenuhan Gizi Nasional yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Kementerian Pertahanan 

Di posisi kedua terdapat Kementerian Pertahanan dengan anggaran sebesar Rp187,1 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembinaan sumber daya pertahanan, riset pertahanan, serta pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Besarnya alokasi ini menunjukkan bahwa sektor pertahanan masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada tahun 2026. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di urutan ketiga dengan anggaran sebesar Rp145,06 triliun. 

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung profesionalisme sumber daya manusia Polri, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, modernisasi sarana dan prasarana kepolisian, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Alokasi yang besar ini mencerminkan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. 

Kementerian Pekerjaan Umum 

Kementerian Pekerjaan Umum menempati posisi keempat dengan anggaran sebesar Rp118,5 triliun. 

Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, hingga penyediaan berbagai prasarana strategis. 

Infrastruktur tetap menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi nasional sehingga memperoleh dukungan anggaran yang signifikan. 

Kementerian Kesehatan 

Posisi kelima ditempati oleh Kementerian Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp114 triliun. 

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan primer, sistem ketahanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan lanjutan. 

Besarnya dana yang dialokasikan menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sistem kesehatan nasional dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. 

Cerminan Prioritas Pemerintah Tahun 2026

Lima kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar dalam APBN 2026 menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertahanan dan keamanan, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan kesehatan.

Dengan total anggaran ratusan triliun rupiah yang dialokasikan kepada kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah berharap berbagai program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2026. (naa)