"Kami sudah buat laporan dan telah beberapa kali hadir mediasi dan akhirnya kami dibantu," ucapnya.

"Hanya melalui jalur Disnaker Samarinda, karena kami tidak tahu lagi mau lapor kemana," ucapnya.

Ia lanjutkan, semenjak pelaporan tersebut bergulir, pihak perusahaan tidak pernah hadir saat dimediasi oleh Disnaker.

"Semenjak kami melapor, sampai sekarang tidak ada konfirmasi perusahaan kepada kami," ucap Rullyana Pradana.

"Sudah dua kali pihak perusahaan tidak hadir saat mediasi," tambahnya.

Lebih lanjut, soal kabar adanya pekerja klaim pembayaran gaji tak lancar ini, Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Alfian turut beri komentar.

Pertama, ia mendukung langkah pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Samarinda) mengenai mediasi antara pihak pekerja yang tidak mendapakan gaji oleh pihak perusahaan yang mengelola pekerjaan Teras Kota Samarinda.

Dinilai oleh Alfian mengenai hal tersebut sangat sejalan dengan apa yang menjadi titik poin permasalahan tersebut.

“Saya setuju pada Pihak Pemkot (Disnaker Samarinda) melakukan mediasi menghubungkan kepada para pekerja dengan perusahaan,” ucap Alfian, Sabtu, (7/9/24).

Alfian juga menyayangkan kepada pihak perusahaan yang tidak dapat hadir saat proses mediasi tersebut.

“Setidaknya dari pihak perusahaan memberikan kabar atau informasi kepada pihak terkait,” ucapnya

Mengenai masalah yang telah terjadi Alfian mengungkapkan bahwa masalah ini erat berkaitan dengan hukum Perselisihan Hubungan Industri (PHI).

“Tanggapan persoalan upah ini masuk pada ranah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI),” ucapnya.

Alfian juga mengatakan bahwa saat pemanggilan yang dilakukan dari Disnaker terhadap perusahaan yang tidak dapat hadir pada mediasi itu termasuk salah satu bentuk indikasi tidak adanya itikad baik dari pihak perusahaan