ARUSBAWAH.CO - Kekayaan kabinet di pemerintahan Prabowo - Gibran turut disorit CELIOS (Center for Economic and Law Studies).
Dalam keterangan pers-nya, CELIOS sampaikan bahwa situasi ekonomi Indonesia dalam beberapa minggu terakhir mencerminkan akumulasi masalah yang terus-menerus: ketimpangan, perpajakan yang tidak adil, pengeluaran yang tidak efisien, dan utang pemerintah yang membengkak.
Solusi nyata dan dapat diterapkan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi kelompok masyarakat menengah dan bawah.
CELIOS lalu menyerukan Reset Ekonomi Indonesia melalui delapan tuntutan kebijakan utama yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat APBN, dan melindungi daya beli rumah tangga.
Di lapangan, tekanan fiskal meningkat sementara konsumsi rumah tangga melemah, dan persepsi publik terhadap akuntabilitas pengeluaran negara terus menurun.
CELIOS menegaskan bahwa Menteri Keuangan selaku pengendali fiskal harus segera diganti.
Selain itu, rencana kenaikan tunjangan DPR harus dicabut, gaji anggota DPR dibatasi maksimal tiga kali Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, dibentuk Komite Remunerasi Independen untuk pejabat negara, dan anggota parlemen harus membuka informasi dana reses secara publik.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, menekankan perlunya segera menindak ketidakadilan pajak.
“Pemerintah harus memperluas ruang fiskal tanpa menekan konsumsi rumah tangga. Untuk itu, CELIOS terus mendorong penerapan Pajak Kekayaan dan percepatan Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset agar aset hasil kejahatan ekonomi bisa dipulihkan,” kata Bhima.
Ia menambahkan, perombakan menyeluruh sistem pajak saat ini sangat penting, termasuk menurunkan PPN menjadi 8% sebagai stimulus langsung bagi UMKM dan rumah tangga menengah ke bawah.
Langkah ini bertujuan memperkuat basis penerimaan progresif sekaligus menahan penurunan permintaan domestik.
Di sisi pengeluaran, CELIOS meminta pemangkasan alokasi APBN non-prioritas, termasuk pengawasan lebih ketat terhadap pengeluaran kepolisian, serta peninjauan penuh terhadap pendanaan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara.
Dana hasil penghematan sebaiknya dialihkan untuk bantuan tunai langsung bagi kelompok rentan, agar dampaknya cepat dan terukur.
Untuk menjaga disiplin fiskal, CELIOS juga mendorong restrukturisasi utang (penyesuaian tenor/coupon) dan moratorium penerbitan utang baru hingga indikator ruang fiskal membaik.
Untuk menghilangkan konflik kepentingan dan kebocoran tata kelola, pemerintah harus menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang menteri dan wakil menteri memegang jabatan rangkap, terutama di sektor investasi dan hilir yang terkait dengan entitas seperti Danantara.
Selain itu, proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan Food Estate sebaiknya dihentikan karena membebani keuangan negara.
Media Wahyudi Askar, Direktur Keadilan Fiskal CELIOS, menambahkan bahwa regulasi pajak Indonesia membutuhkan perombakan menyeluruh.
Pajak yang dibayarkan pejabat negara harus dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas, agar masyarakat dapat menilai kesesuaian kekayaan yang dilaporkan dengan kontribusi pajak mereka.
“Selain itu, lonjakan kekayaan kabinet Prabowo-Gibran menyoroti dominasi kaum super kaya dalam pemerintahan. Kekayaan median menteri kini IDR 55,1 miliar, hampir 50% lebih tinggi dibanding kabinet sebelumnya. Saat ini, kekayaan median kabinet Prabowo-Gibran 671 kali lebih tinggi daripada warga negara median Indonesia,” kata Media.
CELIOS juga menyoroti ketimpangan di institusi penegak hukum, di mana gaji pejabat tinggi bisa lebih dari 20 kali gaji staf bawah, ditambah aset tambahan yang dimiliki di luar gaji pokok.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS, menekankan bahwa terkikisnya kelas menengah dan kegagalan pemerintah dalam pemungutan pajak menunjukkan perlunya reset ekonomi Indonesia.
“Kelas menengah menanggung beban pajak namun mendapatkan sedikit manfaat. Akibatnya, jumlah mereka semakin menyusut, sementara pemerintah gagal memungut pajak secara efektif,” tutup Huda. (pra)
