ARUSBAWAH.CO -  Lembaga riset ekonomi CELIOS menyoroti potensi risiko besar dari skema pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) yang dirancang pemerintah.

Hal ini dituangkan dalam Laporan CELIOS dengan judul "KO PERAS DESA MERAH PUTIH" yang sudah dirilis di situs CELIOS, dan diakses Arusbawah.co, Rabu (4/6/2026). 

Diketahui, program Koperasi Desa Merah Putih akan dibiayai melalui kredit dari bank-bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN), dengan jaminan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam mekanismenya, bank akan menyalurkan dana kepada pemerintah desa setelah dilakukan studi kelayakan. Selanjutnya, dana tersebut akan diberikan sebagai modal penyertaan kepada Kopdes MP, dan keuntungan koperasi akan masuk kembali ke rekening desa.

Namun menurut CELIOS, pendekatan ini menyimpan banyak celah yang bisa mengganggu stabilitas fiskal dan sistem keuangan nasional.

Pemerintah pusat dalam laporan CELIOS dijabarkan akan memotong Dana Desa untuk membayar cicilan pinjaman kepada Himbara melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), sehingga alokasi Dana Desa untuk program prioritas—seperti BLT, pembangunan infrastruktur, dan penguatan lembaga lokal—akan terganggu.

"Dana Desa akan dipotong secara langsung oleh pemerintah pusat dan dialihkan untuk membayar cicilan kredit Kopdes MP kepada Himbara melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN)," demikian sebagaimana tertulis dalam laporan. 

Desa Diposisikan Sebagai Penanggung Risiko

Yang menjadi perhatian CELIOS, pemerintah desa diwajibkan berutang hingga Rp3 miliar dengan jangka waktu pengembalian 10 tahun. Ironisnya, cicilan utang ini tidak dibayarkan dari laba koperasi, melainkan langsung dipotong dari Dana Desa.

Ini membuat ruang fiskal desa menjadi terbatas dan menjadikan desa sebagai penanggung risiko tanpa kontrol penuh terhadap manajemen koperasi yang mereka biayai.