Hal tersebut dinilai menjadi salah satu strategi China untuk memperkuat pengaruhnya terhadap negara peminjam seperti Indonesia.

Namun beberapa analisis juga tidak setuju bahwa Indonesia telah jatuh dalam perangkap utang karena masih memiliki kondisi ekonomi yang cukup kuat dan stabil.

Di sisi lain, China masih dilihat sebagai partner yang dapat mendukung Indonesia untuk membangun infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur China-Indonesia Desk di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) berpendapat bahwa Indonesia harus memandang dalam lanskap yang lebih luas bahwa jebakan utang tidak terbatas hanya pada isu ekonomi saja, namun lebih daripada itu.

“Ketika sebuah negara merasa tidak independen dalam memutuskan kebijakan karena takut melukai perasaan partner kerjasamanya itu juga dapat diartikan bahwa negara tersebut telah terjebak utang. Dalam konteks Indonesia dan China misalnya, kita menghadapi banyak isu yang berkaitan dengan China dan itu tidak menguntungkan untuk Indonesia, namun respon pemerintah kita masih sangat berhati-hati karena China merupakan partner ekonomi terbesar Indonesia. Kondisi ini telah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami jebakan utang pada China.” Ungkap Zulfikar.

Lebih lanjut Zulfikar juga memberikan contoh misalnya pada isu perairan Natuna Utara, Indonesia dinilai sangat lemah dalam merespon agresivitas China.

Tidak hanya itu, Indonesia juga bungkam dalam isu muslim Uighur di Xinjiang namun secara bersamaan sangat vokal pada isu perang di Israel-Palestina.

Selain itu, Yeta Purnama, Peneliti CELIOS juga memberikan tanggapan bahwa fenomena ini juga ditunjukkan dengan kebijakan Indonesia yang memberikan izin masuk pekerja China di masa pandemi di saat pekerja lokal banyak yang di PHK.

“Tidak hanya itu, Indonesia juga sangat berhati-hati untuk menegur perusahaan China yang memiliki standar rendah dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan berulangnya kecelakaan kerja terutama di daerah-daerah penghasil nikel yang strategis di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara.” tutur Yeta.