ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas dengan membatasi jumlah beras yang masuk ke Bulog.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya antisipasi menyusul temuan Kementerian Pertanian terkait praktik pengoplosan beras yang belakangan marak ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia.

Isu beras oplosan menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam.

Pemprov terus memantau peredaran beras di lapangan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku.

“Kita sekarang membatasi jumlah beras yang masuk ke Bulog supaya tidak terkena beras oplosan yang beredar di lapangan,” ujar Seno Aji, Senin (21/7/2025).

Selain melindungi konsumen, langkah ini juga dimaksudkan untuk mendukung petani lokal.

Saat ini, sebagian besar pasokan beras Kaltim masih berasal dari luar daerah, seperti Sulawesi dan Surabaya.

Karena itu, pengawasan diperketat di berbagai pintu masuk, termasuk pelabuhan dan jalur transportasi utama.

Seno Aji juga menyoroti dominasi pengusaha luar daerah dalam distribusi beras di Kaltim.

“Kebanyakan dari luar Kaltim. Kita sedang menegakkan hukum untuk menertibkan hal itu,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemprov kini mulai memprioritaskan hasil panen lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam waktu dekat, Kaltim diperkirakan memasuki panen raya dengan hasil yang cukup melimpah.

“Dan kita utamakan beras dari Kaltim sendiri. Diperkirakan akhir Juli ini panen meledak, meningkat,” tutup Seno Aji. (adv)