Jika dilihat, hal itu berbeda dibanding langkah Pemerintah Kota Samarinda yang justru lebih siap menjalankan program Sekolah Rakyat.

Pemkot Samarinda telah memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat dimulai pada awal Juli 2025 di gedung BPMP Kaltim. 

Mereka juga memastikan 100 siswa dari keluarga tidak mampu, terdiri atas 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA akan segera mengikuti kegiatan belajar (KBM), para siswa itu nantinya akan menerima bantuan berupa seragam sekolah, sepatu, hingga laptop.

Sikap Pemprov Kaltim yang terkesan lamban ini menuai kritik dari anggota DPRD. 

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai Pemprov kurang siap dan lamban dalam menyambut program strategis nasional itu.

“Terus terang, kalau saya melihat di Kaltim, kita lambat dan kurang persiapan menyambut Sekolah Rakyat. Ternyata baru Samarinda saja. Kabupaten dan kota lain belum bergerak. Padahal, menurut saya ini peluang besar,” ujar Darlis, saat ditemui Senin (2/6/2025).

Ia menekankan bahwa Pemprov seharusnya lebih serius menyambut inisiatif Kemensos, terlebih program ini menyasar pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Ini bukan hanya soal kesiapan lahan. Tapi ada syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi. Ketika Menteri sudah meninjau lokasi, tetapi tidak ada tindak lanjut, ya tetap saja tidak akan direalisasikan,” tegasnya.

Menurut Darlis, program sekolah rakyat juga membuka peluang tambahan pembiayaan pendidikan dari APBN di luar alokasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.