Ungkap Strategi Menjadikan DAS Mahakam Sebagai Sumber PAD

ARUSBAWAH.CO -  Sebuah gagasan tentang masa depan Sungai Mahakam muncul dari buku setebal 207 halaman karya anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Husni Fahruddin.

Dalam buku yang dicetak pada Maret 2026 itu, pria yang akrab disapa Ayub itu, menilai pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam harusnya menjadi instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Buku Ayub Tawarkan Gagasan Baru Pengelolaan DAS Mahakam

Gagasan tersebut tertuang dalam buku berjudul Restorasi dan Transformasi Tata Kelola DAS Mahakam dalam Rangka Peningkatan PAD di Kalimantan Timur.

Redaksi Arusbawah.co membedah isi buku itu pada Rabu (22/7/2026) sore dan menemukan satu benang merah yang konsisten dibangun si penulis yakni Sungai Mahakam tidak cukup dipandang sebagai kawasan yang harus dijaga dari kerusakan, tetapi juga sebagai aset strategis yang mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur dengan panjang sekitar 920 kilometer dan bermuara di Selat Makassar.

Selama puluhan tahun, sungai ini menjadi jalur transportasi, pusat aktivitas ekonomi, sumber perikanan, hingga penopang kehidupan masyarakat di berbagai wilayah.

Dalam pandangan Ayub, pengelolaan DAS selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek konservasi, pengendalian banjir, dan mitigasi kerusakan lingkungan.

Pendekatan itu dinilai penting, tetapi belum cukup apabila pemerintah daerah ingin memaksimalkan manfaat ekonomi yang dimiliki Mahakam.

"Pengelolaan DAS tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya konservasi lingkungan. DAS juga memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola secara berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi," tulis Ayub dalam bukunya.

DAS Mahakam Dinilai Berpotensi Menjadi Sumber PAD

Dalam tulisannya, pengelolaan DAS dapat diarahkan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah melalui pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata berbasis sungai, pemanfaatan sumber daya air, hingga penerapan pajak dan retribusi yang diatur melalui peraturan daerah.

Ayub mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut, PAD berasal dari berbagai sumber, mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga pendapatan sah lainnya.

Di bukunya, ruang regulasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan instrumen fiskal yang bersumber dari pengelolaan DAS secara legal dan berkelanjutan.

Ia menilai potensi ekonomi Mahakam masih jauh dari optimal.

Padahal, sungai tersebut memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui ekowisata, jasa lingkungan, transportasi air, hingga pemanfaatan air permukaan yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Selain meningkatkan penerimaan daerah, pendekatan itu juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha masyarakat, serta memperkuat pembangunan ekonomi di kawasan sepanjang DAS Mahakam.

Nilai Ekonomi Jasa Ekosistem Perlu Dihitung

Ayub juga menekankan bahwa seluruh potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah mampu menghitung nilai ekonomi jasa ekosistem yang dimiliki sungai.

Penyediaan air bersih, pengendalian banjir, habitat perikanan, hingga fungsi ekologis lainnya dinilai memiliki nilai ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tantangan Pengembangan DAS Mahakam sebagai Sumber PAD

Meski menawarkan peluang besar, Ayub mengingatkan bahwa pengembangan ekonomi DAS tidak lepas dari berbagai tantangan.

Degradasi lingkungan, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan data, hingga belum terintegrasinya pengelolaan DAS ke dalam perencanaan pembangunan daerah masih menjadi persoalan yang harus dibenahi.

Ia juga menyoroti besarnya peluang sektor pariwisata berbasis sungai.

Menurut berbagai kajian yang dirujuk dalam bukunya, DAS Mahakam memiliki daya tarik berupa bentang alam, keanekaragaman hayati, dan budaya masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi destinasi ekowisata.

Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, promosi, dan tata kelola yang baik agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Potensi Perikanan dan Transportasi Air

Di sektor perikanan, Ayub menyebut DAS Mahakam merupakan salah satu pusat produksi perikanan air tawar di Kalimantan Timur.

Potensi ekonomi sektor ini dinilai dapat terus meningkat apabila dibarengi dengan praktik budidaya dan penangkapan ikan yang berkelanjutan.

Sebaliknya, penggunaan alat tangkap yang merusak maupun pencemaran sungai justru akan mengurangi manfaat ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat dan pemerintah daerah.

Transportasi air juga disebut memiliki peluang besar.

Jalur Sungai Mahakam selama ini menjadi urat nadi distribusi barang dan jasa di berbagai wilayah Kaltim.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, sektor tersebut dinilai dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui mekanisme retribusi maupun pelayanan transportasi yang lebih tertata.

Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Perlunya Kolaborasi

Ayub turut menyoroti ancaman kerusakan lingkungan di kawasan DAS Mahakam.

Aktivitas pertambangan, alih fungsi lahan, perkebunan, hingga pencemaran industri menjadi tantangan serius yang harus dihadapi.

Menurutnya, peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis sungai.

Penegakan hukum terhadap pencemar lingkungan serta penerapan prinsip polluter pays perlu menjadi bagian dari tata kelola DAS yang berkelanjutan.

Selain sektor-sektor utama tersebut, Ayub melihat peluang lain dari pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya masyarakat di sepanjang Sungai Mahakam.

Produk kerajinan, kuliner, hingga seni budaya lokal dinilai dapat memberikan nilai tambah ekonomi apabila didukung promosi, pelatihan, dan akses pembiayaan yang memadai.

Ayub: "Pengelolaan DAS Mahakam Harus Terintegrasi"

Di bagian akhir bukunya, Ayub menegaskan bahwa pengelolaan DAS Mahakam membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan meningkatkan PAD tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak membangun tata kelola yang terintegrasi.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi membangun kemandirian fiskal daerah tanpa mengorbankan fungsi ekologis Sungai Mahakam," tulis Ayub.

(sobizz/wan)