Penundaan ini dilakukan setelah Inspektorat Jenderal melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan dalam proses pemilihan rektor di lingkungan Unmul.

Dalam surat itu, ada 4 poin yang disampaikan.

Pertama, Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek menemukan adanya sekitar 30 anggota Senat dari unsur wakil dosen yang juga merangkap jabatan struktural di lingkungan Universitas Mulawarman, termasuk jabatan Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI).

Kondisi ini dinilai berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendiktisaintek Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Unmul.

Selain itu, tertulis bahwa ditemukan pula anggota Senat dari Fakultas Teknik, yang merangkap sebagai rektor di perguruan tinggi lain dan juga dinilai tidak sesuai aturan.

Sorotan dalam surat tersebut tertuju pada Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unmul periode 2026–2030 yang tertulis merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Unmul sekaligus Dewan Pengarah pada Tim Pemenangan Rektor Unmul periode 2026–2030.

Kondisi rangkap jabatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam proses pemilihan rektor.