ARUSBAWAH.CO - Update konsultasi yang dilakukan DPRD Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembahasan hak angket. 

Sebagai informasi, pada Selasa (19/05/2026) kemarin, pihak pimpinan dewan, serta ketua-ketua fraksi berdasarkan surat undangan yang ada, melakukan konsultasi pembahasan hak angket ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 

Lantas apa hasil dari konsultasi hak angket ke Kemendagri itu? 

Wakil Ketua III DPRD Kaltim dari PKB, Yenni Eviliana menjawab perihal hasil konsultasi tersebut, saat dihubungi Arusbawah.co pada Rabu (20/05/2026) pagi. 

Ditanya soal respons dari pihak Kemendagri, Yenni tak membantah bahwa tak ada penolakan dari pusat soal usulan hak angket tersebut. 

"Ya, tetap saja. Hak angket bisa dilakukan dan memang itu bisa dilakukan oleh DPRD," jelasnya. 

Lanjut, ia katakan bahwa, dari hasil konsultasi, ada acuan tanggal dari dewan untuk bisa melakukan paripurna hak angket, yakni pada 10 Juni mendatang. 

"Hasil rapat kemarin dari Kemendagri, kemungkinan hak angket itu akan dilaksanakan 10 Juni (2026) setelah teman-teman reses," jelasnya. 

Akan tetapi, acuan tanggal 10 Juni untuk paripurna hak angket itu, tetap akan dibawa lebih dahulu ke Rapat Badan Musyawarah (Banmus). 

Di sanalah, akan diputuskan final soal tanggal pasti paripurna hak angket untuk masuk pada agenda kedewanan.