“Kami bayarkan langsung preminya. Tidak perlu repot. Bahkan jika belum punya kartu BPJS sekalipun, tetap akan dilayani,” jelasnya.

Pemprov Kaltim telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPJS Kesehatan pada 17 April 2025 untuk menjalankan program ini secara resmi.

Pemprov Tanggung Iuran, 146 Ribu Warga Jadi Sasaran Utama

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, ada sekitar 146 ribu warga Kaltim yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Mereka kini menjadi target utama pendaftaran secara bertahap.

Tak hanya warga miskin, pekerja swasta yang tidak didaftarkan perusahaan juga bisa mengajukan bantuan ke Dinkes agar iurannya ditanggung pemerintah.

“Kalau merasa tidak mampu, lapor saja. Kami akan bantu daftarkan,” ujar dr. Jaya.