ARUSBAWAH.CO - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda beri sorotan atas adanya kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah di penghujung tahun ini.

Hal ini disampakan Ketua BEM KM Unmul Ilham Maulana dalam rilis yang diterima tim redaksi Arusbawah.co, Senin (23/12/2024).

BEM KM Unmul menilai bahwa di masa jelang pergantian tahun 2024 ada beberapa kebijakan pemerintah yang dirasa sudah keluar jalur alias tidak tepat.

Pertama, adalah kebijakan di Provinsi Kaltim yakni soal kenaikan UMK dan UMP.

"Kami menilai kenaikan tersebut tidak tepat karena dari berbagai kota maupun kabupaten kenaikan tersebut tidak sesuai dengan terhadap pendapatan daerah di berbagai Kabupaten Kota di Kalimantan Timur," jelas Ilham Maulana.

Sebagai contoh ia jelaskan ialah UMK Samarinda yang sebelumnya Rp. 3.497.124,13. Menjadi Rp. 3.724.437,20 dan di Kabupaten Kukar yang sebelumnya Rp. 3.536.506,28 menjadi Rp. 3.766.379,19.

"Kenaikan tersebut rencananya akan diberlakukan pada tahun 2025. Namun, kurang rasanya jika kebijakan tersebut tak melibatkan para kelas pekerja buruh maupun pengusaha dalam pengambilan keputusan upah. Kami rasa pemerintah juga perlu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki kepentingan agar kebijakan dapat memberikan manfaat," lanjutnya lagi.

Hal lain yang juga disorot adalah dengan diberlakukannya PPN 12 persen yang dikhawatirkan dapat mengurangi daya beli masyarakat.