ARUSBAWAH.CO - DPRD Kalimantan Timur mengambil langkah awal menata kembali sistem kerjanya secara internal.

Evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan serta manajemen agenda legislatif menjadi salah satu langkah awal, karena meski krusial, aspek ini sering kali luput dari perhatian.

Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah itu, Banmus DPRD Kaltim mengadakan studi banding ke DPRD Bali untuk menyerap pengalaman terbaik dalam penyusunan agenda dan tata kelola legislatif.

Bukan sekadar seremoni, kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis menuju transformasi kelembagaan yang responsif dan melibatkan partisipasi lebih luas.

Rombongan yang dipimpin oleh anggota Banmus, Yonavia dan Sulasih, menelusuri sistem dan metode penyusunan jadwal kerja DPRD Bali yang dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah serta tidak tumpang tindih dengan tugas alat kelengkapan dewan.

"Penyusunan agenda bukan hanya soal teknis jadwal, tapi menyangkut bagaimana lembaga legislatif merespons dinamika masyarakat secara cepat dan terkoordinasi. Di Bali, kami melihat sistem yang bisa jadi model bagi perbaikan internal di Kaltim," ungkap Yonavia. 

Diskusi yang berjalan interaktif dimanfaatkan Banmus DPRD Kaltim untuk mendalami aspek-aspek tata kelola, termasuk koordinasi lintas komisi dan mekanisme penyesuaian agenda legislatif yang tetap menjunjung transparansi serta akuntabilitas.

Menurut Sulasih, upaya tersebut menjadi wujud komitmen berkelanjutan dalam memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga legislatif yang tanggap dan efektif.

"Momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara harus diiringi dengan peningkatan kualitas kerja lembaga daerah, dan semua itu dimulai dari perencanaan yang baik," ucapnya.

Hasil kunjungan ini akan digunakan Banmus DPRD Kaltim sebagai bahan evaluasi internal serta pengembangan model kerja yang sistematis dan responsif terhadap perubahan.

"Transformasi tidak terjadi tiba-tiba. Ia dibangun lewat kesediaan untuk belajar dan keberanian untuk berubah," jelas Yonavia. (adv)