ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Kota Samarinda menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp3.183.438.870.000 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 yang disahkan pada 31 Desember 2025.
Dari total anggaran tersebut, pos Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp560.000.000.
Pos belanja ini menjadi bagian dari kelompok Belanja Operasi sebesar Rp2.684.969.636.475.
Pada sisi lain, data Badan Pusat Statistik per 30 November 2025 mencatat persentase penduduk miskin di Kota Samarinda sebesar 3,45 persen, turun 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan total penduduk Samarinda tercatat 868,5 ribu jiwa pada 2024, maka jumlah penduduk miskin di kota ini diperkirakan sekitar 29.963 jiwa.
Rasio Bansos terhadap Penduduk Miskin
Berdasarkan perhitungan dari kedua data resmi tersebut, jika anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp560.000.000 dibagi rata kepada seluruh penduduk miskin Samarinda yang berjumlah sekitar 29.963 jiwa, maka setiap penduduk miskin secara teoretis hanya mendapat alokasi sebesar Rp18.690 per tahun, atau setara Rp1.557 per bulan.
Sebagai pembanding, Kabupaten Berau yang memiliki persentase kemiskinan 5,08 persen mencatat garis kemiskinan Rp731.250 per kapita per bulan.
Artinya, alokasi bansos Samarinda per penduduk miskin per bulan setara dengan 0,21 persen dari garis kemiskinan di wilayah tetangga tersebut, meskipun garis kemiskinan Samarinda sendiri kemungkinan memiliki nilai yang berbeda.
Perlu dicatat bahwa Belanja Bantuan Sosial dalam APBD bukan satu-satunya instrumen penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan pendataan keluarga miskin dari Kemenko PMK, terdapat 44.524 jiwa dari 8.825 keluarga di Samarinda yang menjadi sasaran berbagai program penanganan kemiskinan dari berbagai sumber anggaran, baik daerah maupun pusat.
Tren Kemiskinan Samarinda dan Posisi Anggaran 2026
Secara historis, persentase penduduk miskin Samarinda dalam 10 tahun terakhir menunjukkan tren menurun, dari 4,82 persen menjadi 4,3 persen pada 2024, dan turun lebih jauh menjadi 3,45 persen pada data per November 2025.
Dibandingkan provinsi Kalimantan Timur, persentase kemiskinan Samarinda berada di urutan delapan dari 10 kabupaten/kota, dengan wilayah tertinggi adalah Kabupaten Mahakam Hulu sebesar 10 persen dan Kabupaten Kutai Barat sebesar 9 persen.
Sementara tren kemiskinan kota menunjukkan penurunan, alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam APBD 2026 sebesar Rp560.000.000 tercatat tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan komponen belanja lain yang nilainya jauh lebih besar, seperti Belanja Pegawai Rp1.573.081.641.928 dan Belanja Hibah Rp134.194.234.375.
Dari sisi pendapatan, APBD 2026 ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah Rp1.217.997.089.900 dan Pendapatan Transfer Rp1.942.441.780.100, dengan total pendapatan sebesar Rp3.183.438.870.000 yang ditetapkan setara dengan total belanja, sehingga APBD 2026 berada dalam kondisi nol defisit dan nol SILPA. (jay)
