ARUSBAWAH.CO -  Jelang aksi unjuk rasa masyarakat Kaltim pada 21 April mendatang, beberapa struktur di Tim Ahli Gubernur Kaltim mulai memberikan narasi-narasi yang sudah beredar di media sosial. 

Setelah sebelumnya, Sudarno, eks kader PDI Perjuangan kini berbaju Golkar, mengomentari posko di area simpang empat Lembuswana, terbaru ada eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto yang memberikan respon terkait aksi tanggal 21 April tersebut. 

Diketahui, baik Sudarno dan Bambang Widjojanto, keduanya masuk dalam struktur Tim Ahli Gubernur berdasarkan SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.9/2026. 

Di SK tersebut, Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai Dewan Penasehat, sementara Sudarno ditetapkan sebagai Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. 

Terbaru, dalam cuplikan video, Bambang Widjojanto menyebut bahwa gelombang kritik yang muncul belakangan ini bukan sekadar aspirasi murni, melainkan upaya sistematis yang direncanakan untuk mengecoh publik dengan mengemas kepentingan politik tertentu di balik selubung suara rakyat.

"Ada upaya yang direncanakan secara sengaja untuk mengecoh. Seolah-olah ada aspirasi rakyat, tapi nyatanya hanya sisa pertarungan politik 2024 yang belum selesai," katanya. 

Tanggapan Akademisi Kaltim 

Statement-statement Bambang Widjojanto dan Sudarno ini mendapat tanggapan dari akademisi Universitas Mulawarman (Unmul). 

Herdiansyah Hamzah, kerap disapa Castro, Dosen Fakultas Hukum Unmul sampaikan bahwa dari sisi legal standing, ia tak heran jika Bambang atau pun Sudarno bicara demikian. 

Ini tak lepas dari adanya jejak nama kedua orang tersebut dalam struktur kepemerintahan, yakni bagian dari Tim Ahli Gubernur. 

"Pernyataan Bambang atau pun pernyataan Sudarno adalah pernyataan kepanjangan tangan kepentingan pemerintah kan? Yang mereka "dibayar" sebagai bagian dari corong pemerintah, jadi memang tak terlalu mengherankan sebenarnya," kata Castro. 

"Standing-nya Bambang, standing-nya Sudarno adalah kepentingan pemerintah secara langsung. Jadi kalau pemerintah membuat semacam orkestrasi menjelang tanggal 21, pas aksi yang rencananya akan digelar oleh masyarakat Kaltim, ya kita paham betul kalau kemudian pemerintah membuat semacam langkah-langkah untuk mengantisipasi," jelasnya lagi. 

Castro menilai, narasi-narasi yang disampaikan oleh struktur pemerintahan itu, bisa saja membuat publik berpikir bahwa pemerintah tampaknya sedang membuat narasi tandingan, atau narasi berbeda dibandingkan apa yang dibawa oleh masyarakat demo 21 April mendatang. 

"Jadi ada semacam narasi tanding yang coba dibuat dengan menggunakan corongnya, di antaranya suara Bambang dan Sudarno itu. Tidak mengherankan ya mereka memang dibayar, sebagai tim ahli ya, dibayar untuk menjadi semacam apa namanya "tukang pukulnya" pemerintah, dalam tanda petik," katanya. 

Dia lanjutkan bahwa semestinya struktur pemerintahan dalam hal ini Tim Ahli Gubernur, memberikan komentar pada kritik yang disampaikan oleh masyarakat, bukan pada soal aksi yang akan dilakukan. 

"Yang jadi problem adalah ngapain dikomentari aksi tanggal 21 April-nya. Lebih baik sebagai tim ahli, Bambang - Sudarno dan teman-teman yang lain dengan segala hormat, ya komentari substansinya. Saya pun sama, memberikan insight kepada teman-teman yang akan menggelar aksi tanggal 21, lebih baik fokus kepada isu. Fokus kepada keputusan-keputusan politik yang dianggap merugikan kepentingan rakyat Kaltim,". 

"Jadi narasi yang coba dibuat sebenarnya, harusnya bukan soal rencana aksi tanggal 21, tetapi berfokuslah pada ide dan gagasan atau termasuk pada kritik-kritik yang disampaikan oleh publik. Jadi lebih baik di situ yang dikomentari. Itu yang mesti dijawab secara terbuka oleh tim gubernur atau tim pemerintah," jelas Castro. 

Lalu, spesifik pada komentar Bambang Widjojanto yang menyampaikan bahwa aksi 21 April ini tak lepas dari isu balas dendam politik, Castro nilai tidak lah tepat. 

"Yang keliru itu yang dibilang Bambang. Seolah-olah aksi 21 itu dikait-kaitkan dengan Pilgub, orang-orang yang tak bisa move-on. Sebenarnya kan tak ada masalah, dalam tradisi politik, orang-orang yang kalah di suatu pertarungan elektoral, ia boleh beroposisi kan? Justru oposisi sehat. Harusnya dia pahami oposisi adalah hal yang wajar bahkan sehat untuk demokrasi di tingkat lokal," jelasnya. 

Hal lain yang ia sayangkan adalah, dengan adanya komentar dari Tim Ahli ini, membuat dirinya berpikir ada semacam upaya untuk memecah konsolidasi masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa. 

"Yang kita sayangkan, ini kan jadinya semacam cara untuk memecah konsolidasi rencana aksi tanggal 21 kan? Biarkan lah kebebasan publik untuk kritik, menyampaikan pendapat, ekspresikan dirinya secara terbuka, termasuk dalam agenda demonstrasi berjalan sedemikian rupa. Jangan kemudian coba dibuat narasi tanding, seolah-olah apa yang dilakukan adalah keliru," pungkasnya. (pra)