Jika pemerintah benar-benar berani mengambil langkah korektif, maka berbagai peluang pemasukan dapat kembali dihidupkan.

Satu aset yang disorot cukup tajam adalah hotel milik Pemprov Kaltim di Balikpapan. 

Aset tersebut dianggap terlalu lama tidak jelas pengelolaannya, baik dari sisi dokumen maupun kontribusi pendapatan kepada kas daerah. 

Kondisi itu membuat Komisi II memutuskan untuk mengambil langkah tegas, termasuk pemasangan tanda resmi sebagai bentuk pengambilalihan dan penertiban.

Husni menyampaikan bahwa sikap tegas seperti ini sangat diperlukan agar aset provinsi tidak lagi hilang manfaatnya. 

Bila proses penertiban menimbulkan keberatan hingga berlanjut ke ranah hukum, pihak legislatif disebut telah siap menghadapinya sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan.