ARUSBAWAH.CO - Gagasan pendidikan gratis yang kini dikenal sebagai program Gratispol di Kalimantan Timur bukan lahir dalam semalam.
Jauh sebelum kampanye politik hingga euforia kemenangan pemilihan gubernur dalam Pilkada, rencana ini diam-diam disusun secara sistematis oleh Seno Aji, yang kala itu masih duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim.
Pengakuan Seno Aji di Diskusi Publik: Ide Ini Sudah Lama Disiapkan
Dalam Diskusi Publik Arusbawah.co bertajuk Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya di Temindung Creative Hub, Samarinda, Kamis (20/11/2025) lalu, Seno membuka asal-usul program Gratispol.
Bagaimana ia muncul?, bagaimana ia dihitung?, dan bagaimana kini pemerintah berusaha mempertahankannya di tengah badai fiskal?.
“Gagasan besar ini terjadi pada saat jauh sebelum kami melangkah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,” kata Seno membuka cerita di hadapan peserta diskusi.
Fakta Awal: Anggaran Besar, Tapi Nilai Beasiswa Kecil
Saat itu, menurutnya, laporan keuangan Pemprov Kaltim menunjukkan tren anggaran daerah yang terus meningkat sejak 2020.
Waktu itu, hal yang menggelitik pikirannya yaitu anggaran beasiswa sangat kecil dibanding kebutuhan masyarakat.
“Saya lihat anggaran untuk beasiswa dan anak-anak kuliah itu sangat kecil. Saya berpendapat kalau anggaran ini diperbesar, maka kesempatan anak-anak akan lebih baik,” ungkapnya.
Dari kondisi itu, ia mulai berdiskusi dengan Rudy Mas’ud, calon gubernur yang kini menjadi pasangannya dalam memimpin Kaltim.
Pendidikan menjadi salah satu visi-misi utama mereka.
Data Mengejutkan: Hanya 8 Persen Anak Kaltim Kuliah
Namun perjalanan menyusun konsep tak semulus yang ia bayangkan.
Perjalanan ke 10 kabupaten/kota membuka fakta yang mengejutkan yakni hanya sekitar 8 persen anak muda Kaltim yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Ternyata baru sekitar 8 persen masyarakat Kalimantan Timur ini yang anak-anaknya kuliah. Kalau 8 persen berarti banyak yang harus diselesaikan. Mereka tidak kuliah karena orang tuanya tidak mampu,” ujar Seno.
Dari Beasiswa ke Gratispol: Blueprint Disusun
Dari situ, ide beasiswa diperluas menjadi pendidikan tinggi gratis.
Hitungannya tidak asal.
Jumlah mahasiswa asal Kaltim diperkirakan antara 105.000 hingga 130.000 orang.
Setelah dihitung rata-rata UKT, hasilnya masuk dalam batas kemampuan fiskal daerah, apalagi 20 persen anggaran pendidikan adalah belanja wajib.
“Saya menyampaikan kepada Pak Gubernur saat itu: bagaimana kalau kita alokasikan anggaran untuk seluruh anak yang kuliah di Kalimantan Timur dengan UKT gratis?” kata Seno.
Program itu pun dimasukkan sebagai flagship program pasangan Rudi–Seno.
Tantangan Hukum: Regulasi Harus Mendahului Eksekusi
Namun sebuah program puluhan ribu penerima tidak bisa sekadar diumumkan begitu saja.
Kata Seno, dibutuhkan payung hukum baru.
“Yang namanya program baru itu tentu harus memiliki landasan hukum yang jelas. Kami tidak ingin program ini hadir tiba-tiba lalu tersandung masalah hukum,” tegasnya.
Peraturan gubernur lama tentang beasiswa dicabut dan diganti dengan regulasi baru yaitu peraturan gubernur tentang pendidikan gratis.
Proses sinkronisasi dengan Kemendagri memakan waktu empat hingga lima bulan sebelum disahkan.
Kucuran Anggaran Pertama: Rp44 Miliar, Nanti Disusul Rp160 Miliar
Setelah payung hukum kuat, pendanaan mulai berjalan bertahap.
Pada APBD Perubahan 2025, Rp44 miliar dicairkan lebih dulu, sebelum sisa Rp160 miliar disiapkan untuk pembayaran UKT mahasiswa semester satu pada akhir November 2025.
Tantangan Baru: Pemotongan Anggaran Rp7 Triliun oleh Pusat
Namun keberlanjutan program itu kini berhadapan dengan tantangan terbesar sejak lahir.
Kaltim terkena pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp7 triliun pada 2026 mendatang.
Kapasitas fiskal yang semula Rp21 triliun kini tinggal Rp14 triliun.
Dalam kondisi itu, banyak program daerah terancam.
Tetapi Seno memastikan satu hal yakni.
“Program Gratispol tidak boleh hilang. Ini program flagship, maka tidak boleh hilang.”
Prioritas Anggaran 2026: Gratispol Harus Diselamatkan
Karena itu prioritas, rapat anggaran pertama tidak membahas infrastruktur, aset, atau proyek strategis lainnya.
Pertanyaan pertama mereka justru berapa anggaran Gratispol yang harus diamankan?
Setelah melalui pembahasan panjang dengan Dinas Pendidikan, Biro Kesejahteraan Rakyat, akademisi dan tim teknis, jumlah kebutuhan tahun 2026 diperkirakan berkisar Rp1,4 hingga Rp2 triliun.
Dan jumlah itu kini sedang disisihkan.
“Anggaran adalah untuk rakyat. Kalau tidak tersalurkan dan kembali ke negara, kami tidak ingin itu terjadi. Program ini lahir dari perjuangan panjang dan harus dijalankan untuk masa depan anak-anak Kalimantan Timur,” pungkasnya.
(ir/adv/diskominfokaltim)
