Arus Politik

Apanya yang Salah Terhadap Jargon Pahamlah Ikam? 

Senin, 28 Oktober 2024 13:29

Isran Noor saat foto bersama millenial di Teras Samarinda/ Foto: arusbawah.co

Tematik kiasan dari pengembangan jargon pahamlah ikam, kalau diperhatikan cukup jeli membuka sisi lemah pasangan Rudy Mas’ud – Seno Adji, khususnya dari aspek pengalaman dan prestasi kerja karena hanya berpengalaman di bidang legeslasi saja dan prestasi kerja yang dicapai selama ini merupakan hasil kerja kolektif lingkup produk legeslasi, sehingga tidak dapat diklaim secara pribadi.

Mensitir pendapat Rocky Gerung, bahwa untuk menjadi Kepala Daerah tidak hanya ditentukan oleh tingkat elektabilitas semata, namun yang lebih penting lagi adalah diawali dengan etikabilitas, yaitu melihat sisi moral calon Kepala Daerah secara pribadi maupun latar belakang keluarganya.

Selanjutnya dilihat dari kemampuan intelektualitas, yaitu memiliki pengetahuan cukup luas dan kemampuan berpikir logis, bukan sekedar memiliki modal untuk membiayai aktifitas politik guna memenangkan pemilihan.

Apabila etikabilitas dan intelektualitas sudah terpenuhi, baru diukur tingkat elektabilitas-nya, dengan catatan bahwa pengukuran elektabilitas dimaksud dilakukan secara jujur, tidak sekedar kamuflase untuk menciptakan kesan (image) bahwa paslon bersangkutan diterima kehadirannya oleh masyarakat pemilih.

Di kalangan masyarakat sudah menjadi rahasia umum, banyak hasil survei elaktabilitas merupakan survei pesanan (by order), dan hasilnya sudah pasti sesuai skenario, bukankah ini merupakan upaya membohongi diri sendiri.

Namun bukan berarti survei dimaksud tidak diperlukan selama itu untuk kepentingan sendiri yang tidak harus dipublikasikan. Hasil survei diperlukan untuk mengukur posisi paslon bersangkutan terhadap persepsi masyarakat pemilih; apakah kehadiran-nya sudah diterima berdasarkan capaian elaktabilitas, dan hasilnya merupakan acuan untuk melakukan langkah tindaklanjut berikutnya guna memenangkan pemilihan, selama metode yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dilakukan secara independen, bukan karena berafiliasi terhadap pemberi pesanan dalam rangka meningkatkan rating, dimana hasilnya sudah dikondisikan sejak awal.

Pasangan calon Kepala Daerah yang memiliki etika dan intelektualitas-nya cukup baik, akan berkorelasi terhadap elaktabilitas bersangkutan, tidak harus mengandalkan pendanaan cukup besar terutama untuk membagi amplop menjelang pemilihan.

Tag

MORE