ARUSBAWAH.CO – Anggota DPRD Kalimantan Timur Muhammad Husni Fahruddin meluapkan emosinya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga Samarinda di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (9/4/2025).
Ia menyuarakan kemarahan masyarakat atas rusaknya ratusan kendaraan usai mengisi BBM di sejumlah SPBU di Samarinda dan sekitarnya.
Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Ayub itu menyebut kondisi tersebut bukan kejadian biasa.
Bukan pula kesalahan masyarakat seperti yang sempat disinggung pihak Pertamina.
Ia menyebutnya sebagai bentuk kelalaian serius yang harus diusut.
“Ini bukan anomali. Ini kelalaian Pertamina! Jangan balik salahkan masyarakat karena motornya tua. Itu omong kosong,” tegas Ayub dalam forum yang turut dihadiri perwakilan ojek online dan dan pihak bengkel.
Data yang diterimanya mencatat sudah ada 657 kendaraan rusak setelah mengisi BBM dari SPBU tertentu.
Data itu didapat dari perwakilan ojak online yang ie terima.
Gejalanya sama, tenaga hilang, mesin tersendat, dan filter bahan bakar penuh endapan mirip semen.
Bahkan menurutnya, sebagian besar kendaraan harus mengganti injektor, dan ini terjadi secara masif.
“Silakan cek bengkel-bengkel sekarang. Penuh kendaraan rusak. Warna bensin juga beda-beda, baunya aneh, dan banyak keluhan sama,” ujarnya dengan penuh emosi.
Ia juga mengungkap bahwa laporan dari masyarakat terus berdatangan kepadanya.
Video, dokumentasi, kuitansi perbaikan, dan pengakuan korban telah ia kumpulkan sebagai bukti.
Namun, menurut Ayub, tanggapan Pertamina justru terkesan hanya jawaban normatif.
Bukannya membuka posko pengaduan yang transparan dan aktif, mereka justru meminta bukti yang sulit dipenuhi masyarakat.
“Pertamina itu super dimanjakan negara, tapi kelakuannya super nakal! Masih sempat minta bukti lengkap dari masyarakat. Kami ini sipil, bukan aparat. Anda ini monopoli tapi layanannya amburadul,” sorot Ayub.
Ayub mendesak agar DPRD Kaltim segera merekomendasikan Pertamina mengganti seluruh kerugian masyarakat.
Ia meminta kepada pertamina untuk membuka bengkel gratis.
Selain itu, ia meminta kepolisian turun tangan menyelidiki unsur pidana dalam kasus ini.
“Kalau dari kapal ke depot ada prosedur endapan yang harus dijalankan, itu harus diperiksa. Saya yakin, itu tidak dijalankan dengan benar. Saya berani ke lapangan buktikan itu,” serunya.
Sementara itu, Eko Hermanto, Senior Manager Operation & Maintenance Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, menjelaskan bahwa produk BBM yang didistribusikan ke SPBU telah melalui uji 22 parameter sesuai standar Dirjen Migas dan standar internasional.
“Kami tidak berani jual BBM yang tidak sesuai spesifikasi. Semua diuji. Tapi kami juga bingung, ini penyebabnya dari mana. Karena secara distribusi, dari hulu ke SPBU, semua memenuhi standar,” terang Eko.
Ia mengaku sejak isu itu viral di TikTok dan Instagram sejak 24 Maret lalu, pihaknya langsung menelusuri jalur distribusi dan menguji ulang sampel BBM yang diduga bermasalah.
Namun, menurutnya, tidak ditemukan adanya pelanggaran standar.
Eko juga mengatakan bahwa Pertamina telah membuka pos pengaduan di tiap SPBU Samarinda dan Balikpapan, serta call center 135.
Tapi keterbatasan muncul karena pihak bengkel atau konsumen tidak bersedia menyerahkan sampel BBM atau filter yang rusak.
“Kami tidak bisa menyimpulkan penyebab kerusakan tanpa bukti fisik. Beberapa filter dibawa sudah dalam kondisi dicuci, jadi tidak bisa kami analisa. Privasi pelanggan juga jadi kendala,” kata Eko.
Namun, Eko memastikan, jika terbukti bahwa kerusakan disebabkan oleh BBM Pertamina, maka pihaknya siap bertanggung jawab.
Bahkan, di beberapa daerah lain, pihaknya telah mengganti kerusakan jika kesalahan SPBU terbukti.
“Kami tidak lepas tangan. Tapi sampai hari ini belum ada bukti bahwa BBM kami penyebab utama. Itu yang jadi masalah,” tuturnya.
Mendengar jawaban tersebut, Ayub tampak tak puas.
Ia menuding Pertamina cuci tangan.
Ia menekankan bahwa Pertamina bukan hanya bertanggung jawab secara teknis, tapi juga moral dan hukum.
“Jangan sampai masyarakat yang rugi harus bertempur sendirian. Negara harus hadir. Kalau bisa, kita boikot saja Pertamina di Kaltim. Sudah monopoli, tapi layanannya menyiksa,” tandasnya.
Ayub juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD bersurat langsung ke Kementerian ESDM untuk membuka keran masuknya perusahaan selain Pertamina ke Kaltim
Tujuannya agar masyarakat punya alternatif untuk membeli BBM selain di pertamina.
“Kalau Pertamina terus begini, kita butuh kompetitor. Ini sudah tidak sehat. Jangan sampai rakyat dimiskinkan hanya karena membeli bensin,” pungkasnya.
