ARUSBAWAH.CO - Anggaran Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) anjlok lebih dari separuh pada 2026.
Yang awalnya Rp38 miliar pada 2025, tersisa hanya Rp18 miliar tahun depan.
Hal itu terjadi setelah APBD Kaltim 2026 turun tajam menjadi Rp15,15 triliun dari Rp21 triliun pada 2025, imbas pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat yang membuat semua OPD di Kaltim terkena imbasnya.
Sebuah penurunan drastis Rp20 miliar yang memaksa dinas mempersempit program, memperketat prioritas, dan mengubah pola kerja di tengah kebutuhan pariwisata yang makin kompleks.
Pengumuman pemangkasan itu disampaikan langsung Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, saat sesi Bincang-Bincang Pariwisata bersama puluhan jurnalis di atas kapal wisata yang membawa peserta menyusuri Sungai Mahakam, Minggu (7/12/2025).
Sungai sepanjang 980 kilometer itu menjadi latar perjalanan sambil membahas masa depan pariwisata dengan anggaran yang makin mengecil.
“Oh banyak, Rp 18 miliar ya berkurang. 2026 di Rp 18 miliar saja. Tahun sebelumnya Rp 38 miliar berkurang Rp 20 Miliar,” kata Ririn saat ditanya soal dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Program Dipangkas, Fokus Dipertajam, dan Dipaksa Kolaborasi
Pemotongan ini membuat Dispar tidak punya banyak ruang.
Beberapa program terpaksa harus dipangkas, beberapa juga dipertajam, dan sebagian harus bergantung pada kolaborasi lintas OPD, CSR perusahaan, hingga dukungan DPRD Kaltim.
“Makanya tadi saya bilang kolaborasi, kuncinya kolaborasi,” tegas Ririn.
Ketika ditanya wartawan program apa yang dipertajam setelah kehilangan Rp20 miliar anggaran, Ririn menjelaskan bahwa Dispar Kaltim memilih fokus pada yang benar-benar punya gigi yakni desa wisata, ekonomi kreatif, penguatan SDM, dan digitalisasi promosi.
“Yang dipertajam dari program ya program unggulan kita aja. Pengembangan desa wisata, pembangunan cars, dan SDM kita kan sudah ada pemetaannya,” ujarnya.
Dengan anggaran yang tersisa, Dispar mencoba menghindari tumpang tindih program dengan dinas lain.
Sertifikasi HAKI misalnya, tidak akan digarap jika Disperindagkop Kaltim sudah mengerjakannya.
Sementara sektor lain seperti desa wisata akan diarahkan untuk menggandeng dana CSR perusahaan.
Ririn memberi contoh, beberapa desa wisata seperti Pantai Marang di Kaliorang, Kutai Timur ternyata masih minim promosi.
Kata Ririn, Instagram resminya bahkan baru punya sekitar 115 pengikut.
“Makanya tak suruh kolab dengan Dinas Pariwisata. kita bantu promo untuk event-event mereka,” katanya.
Digitalisasi peta wisata, penguatan konten, hingga penggabungan program dengan Bank Indonesia atau perusahaan tambang juga disiapkan, meski masih berupa rencana.
“Tapi ini masih angan-angan sih ya. Kalau Desa Wisata sudah ya,” ujarnya sambil menjelaskan beberapa desa wisata yang sudah berjalan seperti Tapak Raja, Pela, dan Kaliorang.
Masalah Utama: Lokasi Wisata Bukan Aset Pemerintah
Ririn juga menyinggung kendala lain, banyak lokasi wisata berada di lahan bekas tambang atau wilayah bukan aset pemerintah.
Saat negara memangkas anggaran, Dispar makin sulit mengintervensi lokasi yang bukan miliknya.
“Kalau bekas tambang misalnya, tanah yang kita bangun itu kan bukan aset kita. Itu masalahnya.”
Ini membuat Dispar ingin lebih menggandeng CSR, terutama perusahaan tambang yang punya zona ring satu dan ring dua yang tidak bisa diintervensi sembarangan.
Dorong PAD: Infrastruktur & Pelayanan Jadi Senjata Bertahan
Dengan mengecilnya anggaran, muncul pertanyaan penting yaitu, apa strategi Dispar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
Ririn menjawab tegas yakni dengan optimalisasi destinasi di 10 kabupaten/kota.
“Tentunya kalau di masing-masing kita optimalisasikan ya. Perbaikan infrastruktur kayak toilet, kamar mandi, mushola, keamanan itu yang penting,” katanya.
Selain infrastruktur dasar, kualitas layanan di destinasi wisata juga akan diperbaiki.
Kata dia, pelatihan SDM akan tetap berjalan, meski secara masif pencer, menyesuaikan kemampuan anggaran.
Terakhir, ketika ditanya ulang apakah infrastruktur wisata menjadi kunci menarik wisatawan, Ririn mengiyakan.
“Iya, perbaikan pelayanan juga. Termasuk SDM-nya, pelatihan-pelatihan SDM kita laksanakan,” pungkasnya.
(wan)
