ARUSBAWAH.CO - Wali Kota Samarinda Andi Harun mendatangi Inspektorat Kota Samarinda, Jumat (13/3/2026), untuk meminta pemeriksaan terkait operasional kendaraan dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, termasuk polemik penyewaan mobil Land Rover Defender.
Kendaraan yang kerap digunakannya itu diketahui bukan mobil dinas yang dibeli oleh Pemkot Samarinda, melainkan kendaraan sewaan dari perusahaan penyedia kendaraan PT Indorent yang berbasis di Jakarta.
Nilai sewa kendaraan tersebut mencapai sekitar Rp160 juta per bulan dengan kontrak minimal tiga tahun, yang mulai berjalan sejak 2023.
Dalam konferensi pers di Balai Kota Samarinda, Jumat (13/3/2026), Andi Harun menegaskan kedatangannya ke Inspektorat merupakan bentuk keterbukaan dan komitmen terhadap transparansi pengelolaan fasilitas pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin tampil seolah-olah semuanya sudah sempurna. Kami banyak kekurangan. Tapi kami berkomitmen menjalankan pemerintahan, termasuk pengelolaan barang milik daerah, secara baik dan benar,” ujarnya.
Ia mengatakan secara sukarela meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan agar tidak ada keraguan terkait penggunaan fasilitas pemerintah, termasuk jika menyangkut kepala daerah sekalipun.
“Saya datang sendiri ke inspektorat. Tolong diperiksa. Kalau ada yang perlu diluruskan atau dievaluasi, lakukan evaluasi, walaupun itu menyangkut kepala daerah atau wakil kepala daerah,” tegasnya.
Menurut Andi Harun, penggunaan kendaraan operasional pemerintah daerah harus sepenuhnya untuk menunjang kegiatan kedinasan dan pelayanan pemerintahan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada media yang memberitakan persoalan tersebut karena dianggap menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Saya berterima kasih kepada teman-teman media yang menyampaikan berita secara objektif. Itu juga menjadi sarana bagi kami untuk melakukan evaluasi,” katanya.
Alasan Pilih Skema Sewa
Dalam kesempatan yang sama, Andi Harun juga menjelaskan alasan pemerintah kota memilih skema penyewaan kendaraan dibandingkan pembelian langsung.
Ia mencontohkan kendaraan operasional lurah dan camat di Samarinda yang saat ini juga menggunakan skema sewa.
Saat ini terdapat 59 kelurahan dan 10 kecamatan di Samarinda yang kendaraan operasionalnya disediakan melalui mekanisme tersebut.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan pemerintah kota memilih model pembiayaan tersebut.
Ia mengilustrasikan bahwa pemerintah tidak selalu memiliki dana yang cukup untuk membeli seluruh kendaraan operasional sekaligus.
“Misalnya kita hanya punya uang satu juta, sementara untuk membeli semua kendaraan butuh dua puluh juta. Tapi dengan skema sewa, uang yang terbatas itu bisa digunakan untuk menyediakan kendaraan operasional bagi banyak unit kerja,” jelasnya.
Ia juga menilai perbandingan antara biaya sewa jangka panjang dan harga pembelian kendaraan seringkali tidak dapat dilihat secara sederhana di akhir masa kontrak.
Menurutnya, kondisi keuangan pada saat keputusan diambil menjadi faktor utama.
“Kalau dihitung di ujung memang bisa terlihat mahal. Tapi pertanyaannya, waktu mau beli apakah uangnya ada? Kadang orang menyewa rumah bertahun-tahun bukan karena tidak ingin membeli rumah, tapi karena saat itu uangnya tidak ada,” ujarnya.
Akui Mobil Tamu Sering Digunakan
Andi Harun juga menegaskan dirinya tidak pernah menutupi fakta bahwa kendaraan tersebut kerap digunakannya dalam aktivitas kedinasan.
Ia menyebut sejak awal sudah menyampaikan bahwa kendaraan tersebut berstatus sebagai mobil tamu yang memang sering dipakai dalam kegiatan pemerintahan.
“Saya tidak pernah mengatakan tidak pernah memakai mobil itu. Sejak awal saya bilang mobil tamu memang sering saya pakai,” katanya.
Menurut Andi Harun, jika sejak awal dirinya menyatakan tidak pernah menggunakan kendaraan tersebut, justru hal itu tidak sesuai dengan kenyataan.
“Kalau saya bilang di awal bahwa ini hanya mobil tamu dan tidak pernah saya pakai, berarti saya bohong. Faktanya memang sering saya gunakan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan masih memiliki kendaraan dinas lain yang juga digunakan dalam aktivitas pemerintahan, yakni unit Toyota Camry.
Ia juga menambahkan bahwa kendaraan yang disewa tersebut pada awalnya memang direncanakan sebagai kendaraan tamu, bukan pengganti mobil dinas kepala daerah.
“Sejak awal itu memang dimaksudkan sebagai mobil tamu. Bukan untuk menggantikan mobil dinas, karena saya masih punya mobil dinas,” tegasnya. (raf)
