ARUSBAWAH.CO - Banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan kembali menjadi ancaman besar bagi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) seiring kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi.
Tiga tahun terakhir, deretan peristiwa alam itu terjadi berulang di berbagai kabupaten dan kota sehingga menempatkan Kaltim dalam situasi kerawanan yang perlu diwaspadai semua pihak.
Hujan dengan intensitas tinggi yang turun tanpa pola dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan betapa seriusnya persoalan tersebut.
Genangan yang terus muncul di sejumlah wilayah menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman dominan bagi Kaltim.
Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun BPBD Kaltim untuk periode 2022–2026 juga mengonfirmasi situasi tersebut.
Lebih dari dua juta hektar wilayah provinsi ini masuk kategori rawan bencana berdasarkan peta analisis resmi yang disusun lembaga tersebut.
Dokumen tersebut kini menjadi dasar seluruh langkah mitigasi yang dirancang pemerintah daerah.
"Kita telah mengarah pada antisipasi di tahun 2026 mendatang. Dokumen KRB yang telah dikaji ini nantinya akan menjadi pedoman penting yang digunakan untuk melakukan proses pengusunan mitigasi bencana," jelas Analis Kebijakan Ahli Muda BPBD Kaltim, Sugeng Piyanto.
Data yang dihimpun BPBD memperlihatkan bahwa potensi banjir mencakup area seluas 2,8 juta hektar.
Dari jumlah itu, sekitar 1,5 juta hektar dikategorikan sangat berbahaya, terutama pada kawasan permukiman yang dekat aliran sungai atau berada pada dataran rendah.
Selain curah hujan yang tinggi, tata ruang yang kurang tertata dan kapasitas drainase yang belum memadai juga memperburuk risiko tersebut.
"Salah satunya curah hujan, tapi juga tata ruang yang mungkin perlu dibenahi," terangnya.
Sugeng juga menegaskan bahwa kemampuan sistem drainase sangat berpengaruh dalam mengurangi limpasan air.
Ia menekankan bahwa tanpa pembenahan tata ruang, langkah teknis penanganan banjir akan selalu terhambat.
Ancaman lainnya adalah tanah longsor. Aktivitas industri ekstraktif yang tersebar di sejumlah daerah membuat struktur tanah di beberapa lokasi menjadi semakin rentan.
Kabupaten Kutai Timur tercatat memiliki kawasan rawan longsor lebih dari 700 ribu hektar berdasarkan peta risiko BPBD.
Kondisi ini bisa menjadi masalah besar ketika curah hujan meningkat secara tajam dalam waktu singkat.
"Kedua ini longsor, kalau curah hujan tinggi, potensi longsor itu bisa terjadi. Kita perlu melakukan mitigasi dan rencana ke depan yang betul-betul mampu untuk diantisipasi," ujarnya.
Ia menilai bahwa edukasi publik menjadi komponen penting untuk menekan risiko korban jiwa, terutama bagi warga yang menetap di kawasan lereng.
Pemahaman mengenai pembangunan rumah yang aman di area rawan longsor juga perlu diperkuat melalui sosialisasi.
Saat musim kemarau tiba, ancaman berubah menjadi kebakaran hutan dan lahan.
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki area lebih dari 300 ribu hektar yang berpotensi tinggi mengalami kebakaran, terutama pada kawasan gambut yang sangat sulit dipadamkan ketika api menyebar.
"Kalau lahan gambut, itu akan susah. Karena menjalarnya api itu juga melalui bawah tanah," pungkasnya.
BPBD Kaltim merencanakan peningkatan patroli, pemantauan titik panas, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas.
Upaya ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Sugeng menegaskan bahwa seluruh rangkaian strategi mitigasi harus terus diperbarui sesuai dinamika cuaca dan pola bencana terkini di lapangan.
BPBD Kaltim berkomitmen untuk memperkuat sistem pemantauan serta mempercepat langkah penanganan dini di seluruh wilayah.
(ir/adv/diskominfokaltim)
