ARUSBAWAH.CO - Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa dalam geliat pembangunan daerah, pemerintah daerah tak boleh hanya fokus mengejar investasi semata.

Menurutnya, keseimbangan antara semangat menarik investor dan perlindungan terhadap kepentingan publik harus tetap dijaga.

Di tengah derasnya arus modal masuk ke Bumi Etam, Ananda mengingatkan agar prinsip transparansi dan keberlanjutan menjadi pedoman utama.

Ia menyoroti posisi strategis Kaltim yang kaya akan sumber daya alam, namun mengingatkan bahwa potensi ini tak boleh membuat pemerintah lengah terhadap dampak jangka panjang dari proyek-proyek besar.

“Pertumbuhan ekonomi yang pesat harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Kami tidak menolak investasi, tapi jangan sampai rakyat dikorbankan hanya karena proses yang tidak terbuka,” ucapnya.

Ia juga mengkritisi masih minimnya akses masyarakat terhadap informasi penting, seperti izin usaha, dokumen lingkungan, hingga rencana kerja perusahaan yang beroperasi di sekitar mereka.