ARUSBAWAH.CO -  Delapan dekade setelah Indonesia merdeka, korupsi masih menjadi momok bangsa.

Alih-alih menandai kemajuan, orang muda justru dihadapkan pada kenyataan bahwa praktik korupsi tetap menghambat kesejahteraan sosial dan memperlebar ketidakadilan. 

National Benchmark Survey (NBS) kembali menegaskan hal tersebut.

Konsisten muncul dalam hasil survei semester II 2024 hingga semester I 2025, Kawula17 menemukan isu korupsi tetap menjadi salah satu perhatian utama orang muda Indonesia.

Temuan terbaru NBS menunjukkan bahwa orang muda tidak hanya melihat permasalahan korupsi sebatas persoalan individual, tetapi semakin memahaminya sebagai persoalan sistemik yang terkait dengan kelembagaan dan kebijakan negara. 

Orang Muda Menilai Kebijakan Pemberantasan Korupsi Perlu Diperkuat

Berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti penggunaan anggaran yang tidak transparan (42%) dan maraknya nepotisme di jabatan publik maupun pemerintahan (40%) menjadi sorotan utama orang muda.

Isu-isu ini secara signifikan diketahui oleh orang muda perkotaan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. 

Lebih lanjut, semakin progresif spektrum politik orang muda dan semakin tinggi tingkat aktivismenya, semakin banyak pula isu korupsi yang mereka ketahui.

Ini menunjukkan bahwa kesadaran orang muda terkait isu dan praktik korupsi tumbuh seiring dengan akses informasi serta keterpaparan dan keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial-politik. 

Jika pemerintah masih mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai langkah utama pemberantasan korupsi, pandangan orang muda ternyata menunjukkan hal yang berbeda.

Hasil NBS Semester I 2025 menunjukkan bahwa 23% orang muda menganggap penyimpangan alokasi subsidi negara, diikuti dengan maraknya nepotisme di berbagai jabatan/posisi pemerintahan (22%) dan penggunaan anggaran negara yang tidak transparan (21%), sebagai alasan utama korupsi terus menjadi tantangan besar di Indonesia.

Artinya, orang muda semakin melihat masalah korupsi bukan sekadar ulah individu, melainkan cerminan dari kelemahan sistem, institusi, dan kebijakan negara.

Desakan terhadap solusi struktural terlihat dalam preferensi kebijakan orang muda.