Mulai dari mendesak audit menyeluruh terhadap kebijakan anggaran, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga meminta DPRD Kaltim mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Tuntutan Hak Angket dan Aksi Hingga Malam Hari

Di depan Kantor DPRD Kaltim, massa bahkan mendesak penggunaan hak angket terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan.

Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Gubernur Kaltim.

Massa bertahan berjam-jam hingga malam hari, menuntut Gubernur Rudy Mas’ud keluar menemui mereka.

Namun, tuntutan itu tak dipenuhi.

Situasi memanas.

Aparat keamanan akhirnya membubarkan massa secara paksa dengan alasan kondisi sudah tidak kondusif.

Sejumlah orang ditangkap dengan tudingan bertindak anarkis.

Puluhan Korban dan Dugaan Kekerasan Aparat

Namun, pembubaran itu memicu persoalan baru.

Laporan tim medis mencatat sedikitnya 46 orang harus mendapatkan penanganan.

Mayoritas merupakan mahasiswa.

Mereka mengalami berbagai kondisi, mulai dari sesak napas, luka fisik akibat benturan, hingga satu kasus serangan jantung.

Salah satu insiden yang disorot adalah dugaan kekerasan terhadap seorang aktivis mahasiswa.

Ia mengaku kepalanya ditendang oleh seseorang yang mengenakan sepatu menyerupai sepatu dinas aparat. 

Akibatnya, korban pingsan dengan luka di pelipis kiri.

Amnesty menilai tindakan semacam itu sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.