ARUSBAWAH.CO – Aliansi Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi Kalimantan Timur (Borneo) gelar aksi demonstrasi menuntut pertanggungjawaban Kepala KSOP Kelas I Samarinda dan Pelindo atas insiden tabrakan tongkang yang merusak Fender Jembatan Mahakam I.
Mereka mendesak kedua instansi itu untuk segera mengeluarkan surat tertulis yang menyatakan kesiapan mereka bertanggung jawab jika insiden serupa terjadi lagi.
Aksi yang digelar Borneo tak hanya menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga meminta pemecatan Kepala KSOP dan Pelindo.
“Jelas, tuntutan kami tegas, pemecatan Kepala KSOP, pemecatan Kepala Pelindo, dan rekomendasi kepada Gubernur untuk menindak mereka,” ujar Dede Hermawan, Koordinator Lapangan aliansi Borneo, Rabu (12/03/2025).
Ia mempertanyakan kebijakan KSOP yang masih saja mengizinkan lalu lintas tongkang di Sungai Mahakam meskipun fender jembatan rusak.
“Kalau nanti jembatan tertabrak lagi, siapa yang akan bertanggung jawab? Pemerintah daerah yang selama ini keluar uang untuk perbaikan, padahal yang mengelola Pelindo dan yang memberi izin KSOP,” ujarnya.
Dede menyoroti lemahnya pengawasan KSOP dalam proses hilir mudik kapal di Sungai Mahakam.
Menurutnya, saat kejadian tabrakan terakhir, tidak ada pemantauan lebih lanjut terhadap kapal yang overload.
“Standar operasionalnya harus jelas. Berapa tonase maksimal? Berapa jumlah kapal pandu yang disiapkan? Kenapa ini diabaikan?” katanya .
Di saat yang sama, muncul aksi demo serupa oleh aliansi masyarakat pelabuhan maritim samarinda yang justru membela KSOP.
Hal ini, dirasa aneh dan lucu oleh Aliansi Borneo.
“Lucu, ya. Ada aksi yang membela KSOP padahal jelas-jelas mereka lalai dalam pengawasan Sungai Mahakam. Ada udang di balik batu ini,” sindir Dede.
Ia mempertanyakan motif kelompok yang menolak pemecatan kepala KSOP.
“Apa kepentingan mereka? Apa mereka ditunggangi oleh KSOP. Kami berjuang untuk masyarakat Kaltim, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” ujarnya.
Terkait tudingan bahwa tuntutan AliansiBorneo akan mengganggu ekonomi pekerja yang bergantung pada arus sungai, Dede menepisnya.
“Kami tidak menutup Sungai Mahakam untuk selamanya. Ini demi keselamatan. Bayangkan kalau jembatan ambruk, siapa yang rugi?” katanya.
Aliansi Borneo menantang KSOP dan Pelindo untuk berani membuat surat pernyataan tanggung jawab.
“Kalau mereka yakin dengan sistem mereka, ayo buat surat tertulis. Berani tidak menyatakan bahwa mereka siap bertanggung jawab penuh jika jembatan tertabrak lagi?” tegasnya.
Dede juga menyinggung bahwa KSOP masih mengeluarkan izin lalu lintas kapal meski kondisi fender belum diperbaiki.
“Seharusnya mereka menghentikan sementara lalu lintas tongkang sampai ada perbaikan. Ini justru membahayakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan soal transparansi keuangan KSOP, tetapi tentang tanggung jawab dan kebijakan.
“Kami tidak peduli berapa uang yang mereka terima dari kapal yang lewat. Yang penting, mereka bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat,” katanya.
Dede juga mendukung desakan DPRD yang meminta pemecatan Kepala KSOP dan kepala Pelindo.
“Bukan hanya diganti, tapi dipecat. Bahkan semua jajarannya harus bersih-bersih,” tegasnya.
