ARUSBAWAH.CO - Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).
Aksi bertajuk “Satu Tahun Disiksa Rudy-Seno” tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 14.30 WITA.
Sekitar pukul 15.20 WITA, massa membakar ban dan menutup akses jalan di depan kantor gubernur.
Sekitar pukul 15.45 WITA, massa berhasil menerobos pagar dan memasuki area Kantor Gubernur.
Aparat kepolisian mulai mengenakan seragam lengkap dengan helm dan tameng sekitar pukul 16.00 WITA.
Aksi sempat diwarnai dorong-dorongan antara massa dan aparat, sebelum akhirnya mereda dengan datangnya Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, sekitar pukul 16.30 WITA untuk duduk berdialog dengan perwakilan aksi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang tertuang pernyataan sikap bertajuk Pakta Integritas.
Mereka menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yakni:
1. Evaluasi dan kemerataan program Gratispol.
2. Tindak lanjut atas kerusakan ekologi di Kalimantan Timur.
3. Kemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.
4. Hentikan praktik politik dinasti di Kalimantan Timur.
5. Menuntut jaminan perlindungan dan kepastian hak buruh serta masyarakat adat.
6. Meminta jaminan perlindungan penuh terhadap kebebasan berekspresi.
7. Meminta transparansi APBD Provinsi Kalimantan Timur.
Korlap GERAM, Angga, mengatakan isu utama yang disoroti massa adalah implementasi program pendidikan gratis atau Gratispol Rudy-Seno yang dinilai tidak sesuai dengan klaim pemerintah.
“Kami membawa tujuh poin tuntutan, tapi yang paling kami soroti adalah Gratispol yang belum merata di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Menurut Angga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur gencar menyampaikan program tersebut di media. Namun, pelaksanaannya di lapangan disebut masih jauh dari harapan mahasiswa.
“Di media, Gratispol ini digaungkan besar sekali. Tapi implementasinya sangat minim. Bahkan ada teman-teman yang diminta menalangi dulu biaya kuliah,” katanya.
Ia bahkan mengatakan program tersebut tidak lagi bisa disebut sebagai “Gratispol”.
“Ini bukan lagi Gratispol, tapi sudah rungkadpol,” tegasnya.
Angga mencontohkan kasus di Universitas Mulawarman (Unmul), di mana sejumlah mahasiswa yang telah mendaftar tidak tercantum sebagai penerima program tersebut.
“Banyak teman-teman yang sudah mendaftar, tapi namanya tidak masuk dalam penerimaan Gratispol. Padahal saat kampanye disebutkan pendidikan akan digratiskan untuk semua mahasiswa,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan batasan nominal bantuan yang diterima mahasiswa. Untuk jenjang S1, kata dia, bantuan yang diberikan berkisar Rp5 juta, tergantung kebijakan masing-masing kampus.
“Kalau hanya sekitar Rp5 juta, itu yang jadi pertanyaan. Gratis dari mananya?” katanya.
Sementara itu, Rudy Mas'ud, menyatakan pemerintah menerima dan menyepakati seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi.
“Kami menerima, menyetujui, dan menyepakati seluruh tuntutan aliansi,” ujarnya lantang di hadapan mahasiswa.
Orang nomor satu di Kaltim itu juga menandatangani Pakta Integritas berisi sejumlah tujuh yang dibawa oleh aliansi GERAM.
Selain itu, ia juga menyatakan kesiapan untuk berdialog dan berdebat secara terbuka dengan mahasiswa.
“Silakan kirim surat resmi. Kami sangat berani untuk berdebat,” tegasnya.
Aksi kemudian berakhir setelah dialog berlangsung dan massa membubarkan diri secara bertahap menjelang waktu berbuka puasa. (raf)
