Korlap GERAM, Angga, mengatakan isu utama yang disoroti massa adalah implementasi program pendidikan gratis atau Gratispol Rudy-Seno yang dinilai tidak sesuai dengan klaim pemerintah.

“Kami membawa tujuh poin tuntutan, tapi yang paling kami soroti adalah Gratispol yang belum merata di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Menurut Angga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur gencar menyampaikan program tersebut di media. Namun, pelaksanaannya di lapangan disebut masih jauh dari harapan mahasiswa.

“Di media, Gratispol ini digaungkan besar sekali. Tapi implementasinya sangat minim. Bahkan ada teman-teman yang diminta menalangi dulu biaya kuliah,” katanya.

Ia bahkan mengatakan program tersebut tidak lagi bisa disebut sebagai “Gratispol”.

“Ini bukan lagi Gratispol, tapi sudah rungkadpol,” tegasnya.

Angga mencontohkan kasus di Universitas Mulawarman (Unmul), di mana sejumlah mahasiswa yang telah mendaftar tidak tercantum sebagai penerima program tersebut.

“Banyak teman-teman yang sudah mendaftar, tapi namanya tidak masuk dalam penerimaan Gratispol. Padahal saat kampanye disebutkan pendidikan akan digratiskan untuk semua mahasiswa,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan batasan nominal bantuan yang diterima mahasiswa. Untuk jenjang S1, kata dia, bantuan yang diberikan berkisar Rp5 juta, tergantung kebijakan masing-masing kampus.

“Kalau hanya sekitar Rp5 juta, itu yang jadi pertanyaan. Gratis dari mananya?” katanya.