ARUSBAWAH.CO - Gelombang kritik ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Seno Aji makin terasa panas.
Bukan lagi sekadar obrolan di warung kopi atau media sosial, tapi mulai bergerak ke aksi nyata di jalanan.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur memastikan bakal menggelar aksi besar pada, Selasa 21 April 2026.
Aksi itu disiapkan sebagai bentuk kekecewaan terbuka terhadap kinerja pemerintah provinsi yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Koordinator Lapangan aliansi, Erly Sopiansyah, bilang gerakan ini sudah dipersiapkan sejak awal April 2026.
Posko Aksi Bermunculan, Ribuan Massa Disebut Mulai Terkonsolidasi
Sejumlah titik penggalangan massa juga sudah dibuka.
Di Samarinda, posko terlihat di kawasan Jalan Esplanade dan Simpang Lembuswana, dua titik itu yang memang ramai dan mudah menjangkau banyak orang untuk menyubang kebutuhan konsumsi pada aksi mendatang.
“Pergerakan ini murni untuk perjuangan masyarakat Kaltim. Kami merespons kebijakan-kebijakan gubernur yang terasa menyakitkan hati masyarakat, sehingga kami merasa perlu turun ke jalan,” kata Erly, Sabtu (11/4/2026).
Aksi nanti rencananya dipusatkan di dua lokasi penting yakni Kantor DPRD Kaltim, Karang Paci dan Kantor Gubernur Kaltim, Gajah Mada.
Dua titik itu disebut jadi simbol yang satu tempat pengawasan, yang satu lagi pusat kebijakan.
Data yang dikantongi aliansi, sejauh ini sudah ada sekitar 4.075 orang yang menyatakan siap turun aksi.
Mereka datang dari 44 organisasi masyarakat berbeda, mulai dari mahasiswa, komunitas, sampai kelompok masyarakat sipil.
Jumlah itu masih bisa bertambah karena konsolidasi terus berjalan.
Soroti Dinasti Politik hingga Desak Hak Angket DPRD
Tuntutan yang dibawa juga bukan kaleng-kaleng.
Aliansi secara terang-terangan menyoroti dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme di lingkar kekuasaan provinsi.
“Kami hanya punya satu tuntutan besar stop dinasti dan nepotisme di Kalimantan Timur. Kekuasaan itu bukan milik satu keluarga, tapi milik seluruh masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Tekanan juga diarahkan ke DPRD Kaltim.
Aliansi mendesak agar dewan tidak diam, tapi menggunakan hak angket untuk membongkar kebijakan dan langkah pemerintahan Rudy–Seno.
Bahkan, arah tuntutan disebut bisa berkembang lebih jauh.
“Kami minta DPRD mengeluarkan hak angket. Kalau bicara pemakzulan, arah dari tuntutan nepotisme itu bisa saja ke sana,” ujar Erly.
Kritik Kinerja hingga Sorotan Efisiensi Anggaran
Soal penilaian kinerja, aliansi tidak bicara setengah-setengah.
Hampir satu tahun kepemimpinan Rudy–Seno sejak dilantik 20 Februari 2025 disebut diwarnai kebijakan yang dianggap tidak berpihak ke rakyat.
Salah satu yang disorot adalah soal efisiensi anggaran.
Erly menilai, instruksi presiden Prabowo Subianto tidak dijalankan serius oleh pemerintahan Rudy-Seno.
Di sisi lain, muncul kebijakan yang justru memicu tanda tanya di publik.
“Selama hampir satu tahun ini, kinerjanya jelek. Instruksi presiden terkait efisiensi anggaran saja tidak diikuti. Kita lihat ada pembelian mobil miliaran rupiah dan renovasi rumah dinas, itu menunjukkan tidak adanya sensitivitas terhadap kondisi masyarakat,” pungkasnya.
(wan)
