ARUSBAWAH.CO - Putusnya jalan nasional di Kilometer 28, Desa Batuah, Kutai Kartanegara, menjadi sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi.

Jalur vital penghubung Balikpapan-Samarinda itu kini dalam kondisi kritis, dan Reza menegaskan urgensi penanganan segera dari pemerintah pusat.

“Ini bukan sekadar akses lokal, ini jalan nasional yang menjadi nadi utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Kami sudah berkoordinasi dengan Fraksi Gerindra di Komisi V DPR RI untuk mendorong Kementerian PUPR segera turun tangan,” tutur Reza, Rabu (28/5/25).

Karena status jalan berada di bawah kewenangan pusat, Reza menilai dukungan dari DPR RI sangat krusial.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) agar perbaikan dilakukan secara permanen, bukan sekadar tambal-sulam.

Menanggapi berbagai spekulasi mengenai penyebab kerusakan jalan, Reza meluruskan informasi tersebut.

Berdasarkan klarifikasi dari Kepala Desa Batuah dan kajian geologi Universitas Mulawarman, kerusakan dipicu oleh faktor alam, tanah yang labil dan intensitas hujan tinggi, bukan akibat aktivitas pertambangan.

Selama perbaikan belum berlangsung, lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur alternatif, seperti Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga. Namun, Reza mengingatkan bahwa peningkatan volume kendaraan di jalur-jalur ini berpotensi merusak ruas jalan provinsi.

“Kami minta Dinas Perhubungan segera memperketat pengawasan terhadap truk ODOL (Over Dimension and Over Load), dan Dinas PUPR juga harus aktif berkoordinasi dengan BBPJN. Jangan sampai kerusakan merembet ke mana-mana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Reza menekankan pentingnya penyusunan solusi jangka panjang dari BBPJN.

Ia berharap langkah teknis yang diambil tidak hanya bersifat sementara, melainkan mampu memulihkan akses secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Sekarang masyarakat terpaksa memutar jauh. Ini bukan semata soal kenyamanan, tapi menyangkut efektivitas mobilitas harian dan kelancaran distribusi logistik. Perlu sinergi cepat antara pemerintah pusat dan daerah,” tutupnya. (adv)