ARUSBAWAH.CO - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Husni Fahruddin, membeberkan alasan di balik lambatnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kaltim.

Saat diwawancara oleh redaksi Arusbawah.co pada, Senin (09/12/2024), Husni Fahruddin menyebut persoalan nomenklatur di pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab utama.

Menurutnya, banyak perubahan pada struktur kementerian, wakil menteri, hingga badan-badan pemerintah pusat yang turut memengaruhi penyesuaian di daerah.

“Bayangkan, berapa banyak nomenklatur kementerian yang berubah. Kita di daerah juga harus menyesuaikan. Pansus AKD saat ini tengah berusaha mencari ritme yang tepat agar bidang-bidang di DPRD Kaltim sejalan dengan pemerintah pusat,” ungkap Husni.

Ia mencontohkan, pembagian bidang seperti pendidikan dan kebudayaan yang kini dipisahkan di tingkat pusat juga harus diikuti oleh DPRD daerah.

Ia menilai, penempatan bidang yang keliru dapat menyebabkan ketidakseiramaan antara pusat dan daerah.

“Misalnya, pendidikan dipisah dengan kebudayaan. Kalau salah menempatkan bidang ini di komisi tertentu, kita bisa keliru dalam menjalankan fungsi dan tugas. Hal-hal seperti ini yang terus kita diskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.