Selain masalah impor, Purwadi menekankan perlunya penanganan tegas terhadap kebocoran anggaran negara yang disebabkan oleh korupsi di berbagai lini pemerintahan. Karena, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah dalam memulihkan anggaran negara.

"Kebocoran anggaran akibat korupsi terjadi hampir di semua lini pemerintahan. Ini harus segera diatasi agar APBN dapat benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik," tegasnya.

Ia juga menyinggung masalah judi online yang kini sudah mencapai tahap darurat di Indonesia.

Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang dari judi online telah menembus angka Rp900 triliun pada tahun 2024, jumlah yang hampir setara dengan pokok utang pemerintah.

"Uang dari judi online hampir mencapai Rp900 triliun, sementara pokok utang pemerintah berada di angka Rp1.000 triliun. Perbedaan hanya Rp100 triliun saja, ini sangat mengkhawatirkan," bebernya.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah harus serius dalam memberantas judi online agar dampak negatifnya tidak semakin meluas.

"Pemberantasan judi online ini harus diprioritaskan. Jika tidak, perputaran uang dari judi online ini bisa semakin merusak moral masyarakat dan perekonomian nasional," tutupnya. (ale)