ARUSBAWAH.CO - Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, menyoroti sejumlah tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pemerintahan baru Prabowo - Gibran.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah besarnya impor pangan dan barang lainnya yang masuk secara masif ke Indonesia, sehingga dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.
Menurut Purwadi, pemerintah harus segera melakukan upaya pencegahan agar barang-barang impor yang masuk tidak merusak daya saing industri lokal.
"Impor dengan harga yang lebih murah ini bisa membunuh industri dalam negeri. Kita harus memperketat pengawasan terhadap barang-barang impor yang masuk secara ugal-ugalan," ujarnya saat diwawancarai oleh tim redaksi ArusBawah.co pada Kamis, (26/09/2024) malam.
Terkait ancaman impor tekstil dan pemutusan hubungan kerja (PHK), Ia lmenyoroti permasalahan yang timbul dari impor tekstil, yang telah mengakibatkan PHK besar-besaran di sektor industri tekstil nasional.
Menurutnya, ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah dalam jangka panjang jika tidak segera diatasi.
"Impor tekstil bukan hanya merugikan industri dalam negeri, tapi juga menyebabkan gelombang PHK yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi nasional," jelasnya.
Ia menambahkan, sangat penting bagi pemerintah untuk memberdayakan industri lokal agar mampu bersaing, serta mengurangi ketergantungan pada barang impor yang selama ini membanjiri pasar Indonesia.
Selain masalah impor, Purwadi menekankan perlunya penanganan tegas terhadap kebocoran anggaran negara yang disebabkan oleh korupsi di berbagai lini pemerintahan. Karena, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah dalam memulihkan anggaran negara.
"Kebocoran anggaran akibat korupsi terjadi hampir di semua lini pemerintahan. Ini harus segera diatasi agar APBN dapat benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik," tegasnya.
Ia juga menyinggung masalah judi online yang kini sudah mencapai tahap darurat di Indonesia.
Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang dari judi online telah menembus angka Rp900 triliun pada tahun 2024, jumlah yang hampir setara dengan pokok utang pemerintah.
"Uang dari judi online hampir mencapai Rp900 triliun, sementara pokok utang pemerintah berada di angka Rp1.000 triliun. Perbedaan hanya Rp100 triliun saja, ini sangat mengkhawatirkan," bebernya.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah harus serius dalam memberantas judi online agar dampak negatifnya tidak semakin meluas.
"Pemberantasan judi online ini harus diprioritaskan. Jika tidak, perputaran uang dari judi online ini bisa semakin merusak moral masyarakat dan perekonomian nasional," tutupnya. (ale)
